JAKARTA — Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengumumkan bahwa negaranya siap mengakui kedaulatan Palestina pada September 2025, setelah ia mengungkapkan niat tersebut di hadapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Konsisten dengan komitmen bersejarahnya untuk perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, saya telah memutuskan untuk mengakui Negara Palestina,” tulis Macron dalam pernyataan yang disampaikan melalui media sosial X, Jumat (25/7/2025).
Macron menambahkan bahwa pengumuman resmi mengenai pengakuan tersebut akan disampaikan langsung pada Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Macron menekankan pentingnya gencatan senjata, pembebasan sandera, dan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza.
“Prioritas mendesak saat ini adalah untuk mengakhiri perang di Gaza dan memastikan bantuan sampai ke masyarakat sipil yang sangat membutuhkan,” ujar Macron, menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut sangat dibutuhkan oleh rakyat Gaza saat ini.
Selain itu, Macron juga menyebutkan bahwa demiliterisasi Hamas serta jaminan keamanan dan rekonstruksi Gaza merupakan tujuan jangka panjang yang perlu diwujudkan. Komunitas internasional, menurutnya, harus bekerja sama untuk memastikan berdirinya Negara Palestina yang dapat bertahan dan berdaulat.
Namun, Macron mengingatkan bahwa Palestina juga harus berperan aktif dalam menciptakan stabilitas kawasan. Salah satu syarat yang ia soroti adalah penerimaan terhadap demiliterisasi dan pengakuan penuh terhadap Israel.
“Langkah ini sejalan dengan kehendak rakyat Prancis untuk mencapai perdamaian yang langgeng di Timur Tengah. Ini adalah tanggung jawab kami — sebagai warga Prancis, bersama warga Israel, Palestina, serta mitra Eropa dan mitra internasional lainnya — untuk membuktikan bahwa perdamaian masih mungkin tercapai,” tegasnya.
Presiden Prancis itu juga menyatakan bahwa surat resmi mengenai niat pengakuan ini telah disampaikan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas. Surat tersebut tersedia dalam tiga bahasa: Inggris, Arab, dan Ibrani, dan turut dipublikasikan bersama pernyataan komitmen Macron di media sosial.
Laporan dari The Telegraph yang terbit pada 4 Juli lalu mengungkapkan adanya perbedaan pandangan antara Prancis dan Inggris terkait pengakuan Palestina. Macron dilaporkan ingin mengakui Palestina lebih cepat dan mendorong Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, untuk mengikuti langkah yang sama. Namun, sumber dari pemerintah Inggris menyatakan bahwa mereka masih berhati-hati terkait keputusan pengakuan ini.
