NEW YORK, AS – Presiden Palestina Mahmoud Abbas tegas menegaskan bahwa Hamas tidak akan punya tempat dalam struktur pemerintahan masa depan Palestina. Pernyataan ini disampaikan melalui pidato video di sidang ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (26/9/2025), di tengah ketegangan konflik Gaza yang memanas.
Abbas, yang berusia 89 tahun, terpaksa menyampaikan orasinya secara virtual setelah Amerika Serikat menolak pemberian visa kepadanya untuk hadir secara langsung. Pidato ini datang pasca KTT khusus yang dipimpin Prancis, dihadiri negara-negara Barat yang telah secara resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
Dengan nada moderat namun tegas, Abbas berusaha meredam kekhawatiran Israel dan AS terkait pengaruh Hamas di Gaza, wilayah yang dikuasai kelompok militan tersebut sejak 2007.
Menurut Abbas, solusi jangka pendek adalah pembentukan komite sementara di bawah kendali Otoritas Palestina untuk mengelola Gaza. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan stabilitas dan membuka jalan bagi negara Palestina yang merdeka.
“Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan. Hamas dan faksi lainnya harus menyerahkan senjata mereka kepada Otoritas Nasional Palestina,” tegas Abbas dalam pidatonya.
Abbas juga tak segan mengkritik keras serangan Israel di Gaza, yang disebutnya sebagai “salah satu bab paling mengerikan dalam tragedi kemanusiaan abad ke-20 dan ke-21”.
Ia secara implisit membandingkannya dengan tragedi Holocaust, sambil memperingatkan rencana aneksasi wilayah Palestina oleh Israel. Di sisi lain, Abbas menjauhkan diri dari kekerasan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023, serangan paling mematikan terhadap Israel yang menewaskan ratusan warga sipil dan memicu perang berkepanjangan.
“Meski rakyat kami telah banyak menderita, kami menolak apa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober, tindakan yang menargetkan warga sipil Israel dan menyandera mereka, karena tindakan itu tidak mewakili rakyat Palestina maupun perjuangan mereka yang sah untuk kebebasan dan kemerdekaan,” ujar Abbas, menekankan komitmen Palestina terhadap perdamaian.
Lebih lanjut, pemimpin Palestina ini menolak upaya mencampuradukkan dukungan internasional terhadap perjuangannya dengan isu antisemitisme. “Kami menolak mencampuradukkan solidaritas dengan Palestina dan isu antisemitisme, yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai dan prinsip kami,” tambahnya.
Pidato Abbas ini menjadi sorotan utama di tengah upaya diplomatik global untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Ia mendesak komunitas internasional untuk mendukung pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967, termasuk Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Respons dari Israel dan AS terhadap pernyataan ini masih ditunggu, sementara dunia terus memantau perkembangan di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu jiwa.
Dengan pidato ini, Abbas tampaknya ingin memposisikan Otoritas Palestina sebagai aktor utama dalam negosiasi damai, meninggalkan bayang-bayang radikalisme yang melekat pada Hamas. Update terbaru konflik Israel-Hamas dapat diikuti di CNBC Indonesia.
