TEHERAN, IRAN – Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengambil tindakan tegas dengan memecat Shahram Dabiri, salah satu dari 12 Wakil Presiden, setelah viralnya foto perjalanan mewahnya ke Antartika. Langkah ini diambil di tengah hiperinflasi dan krisis ekonomi yang melanda Iran.
Liburan Mewah yang Picu Kontroversi
Menurut laporan AFP (5/4/2025), foto yang beredar di media sosial menunjukkan Dabiri Wakil Presiden untuk Urusan Parlementer bersama istrinya berpose di dekat kapal pesiar Plancius, yang menawarkan ekspedisi mewah ke Antartika sejak 2009.
Salah satu agen perjalanan membanderol paket 8 hari seharga 3.885 euro (Rp69 juta) per orang.
Dalam surat pemecatan yang dirilis kantor berita resmi IRNA, Pezeshkian menegaskan:
“Dalam konteks di mana tekanan ekonomi pada penduduk tetap tinggi, perjalanan rekreasi mahal oleh pejabat, bahkan jika dibayar dari kantong mereka sendiri, tidak dapat dipertahankan atau dibenarkan.”
Dabiri, Dokter Kepercayaan Presiden yang Akhirnya Dicopot
Shahram Dabiri (64 tahun) adalah dokter sekaligus orang kepercayaan Pezeshkian yang baru dilantik pada Agustus 2024. Namun, publik geram setelah foto liburannya terungkap. Pendukung presiden bahkan mendesak agar Dabiri segera dipecat.
Sebelumnya, IRNA mengutip sumber di kantor Dabiri yang menyatakan bahwa perjalanan itu terjadi sebelum ia menjabat. Namun, alasan ini tidak meredakan amarah publik.
Pukulan Baru bagi Pemerintah Pezeshkian
Kontroversi ini menjadi masalah baru bagi Pezeshkian, yang terpilih pada 2024 dengan janji memulihkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Krisis semakin dalam setelah Menteri Ekonomi Abdolnasser Hemmati dipecat parlemen awal Maret 2025 akibat depresiasi mata uang dan inflasi melambung.
Struktur Pemerintahan Iran
Presiden Iran dibantu 12 Wakil Presiden yang menangani berbagai bidang, termasuk parlemen, anggaran, energi, hingga urusan perempuan.
Selain itu, ada 19 menteri, sekretaris kabinet, dan kepala staf.
Pemecatan ini menunjukkan upaya Pezeshkian menjaga citra di tengah krisis, sekaligus sinyal bahwa gaya hidup pejabat yang boros tak akan ditoleransi. Namun, apakah langkah ini cukup memulihkan kepercayaan publik? Simak perkembangan terkininya di sini.
