Presiden Jokowi Minta Capres Harus Miliki Public Trust

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta calon presiden (capres) harus memiliki public trust yang baik. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor penentu bisa tidaknya suatu kebijakan berjalan.

Jokowi menjelaskan tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit, maka dirinya menyebut perlu pemimpin yang berani dan dipercaya.

“Tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan. Untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer,” katanya dalam Pidato Kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023, Kamis (16/8/2023).

Maka dari itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyusulkan agar capres selanjutnya dapat memiliki keberanian dan kepercayaan dalam menjalankan kebijakan.

“Oleh sebab itu, menurut saya pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah 1 faktor penentu. Bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa,”terangnya.

Kemudian, Jokowi mengungkapkan seorang pemimpin, juga membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa.

“Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para ulama tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemimpin adat, kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan dan awak media, kepada partai politik, politisi, aparat pemerintah dan TNI Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini,”jelasnya.

Jokowi juga menghargai upaya MPR dalam memperkokoh pondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerja sama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global.

“Dukungan DPR juga sangat luar biasa besar, dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan,” ungkapnya.

Kontribusi BPK, kata Jokowi, juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran, serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional.

Tidak hanya itu, lanjut Jokowi, upaya Mahkamah Agung (MA) dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah.

“Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparan dalam proses persidangannya dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan. Komisi Yudisial terus aktif melakukan advokasi pelatihan dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim,” tuturnya

Selain itu, Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, KPK, Ombudsman, KPU, Bawaslu, Komnas, HAM, dan Lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya.

“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Marilah kita bersatu padu terus melaju untuk indonesia Maju,” tutupnya