JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta menyiapkan perubahan besar dalam pengelolaan transportasi menuju dan dari Kepulauan Seribu mulai 2027.
Rencana tersebut akan menempatkan PT TransJakarta sebagai pengelola baru layanan transportasi laut Kepulauan Seribu.
Kebijakan ini diarahkan untuk memperlancar mobilitas warga sekaligus menghadirkan transportasi yang lebih terintegrasi dengan jaringan Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akses menuju Kepulauan Seribu perlu dibuat lebih praktis, efisien, dan mudah dijangkau masyarakat.
“Mulai tahun depan transportasi dari wilayah Jakarta ke Kepulauan Seribu akan lebih mudah dan efisien,” ujarnya, Selasa 11 Agustus 2026.
“Kepulauan Seribu harus merasa memiliki dan menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta.”
Selama ini, layanan transportasi menuju Kepulauan Seribu masih berada dalam pengelolaan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Mulai 2027, tanggung jawab tersebut direncanakan beralih kepada PT TransJakarta sebagai salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.
Perubahan pengelola diharapkan membuat perjalanan warga Kepulauan Seribu menuju daratan Jakarta menjadi lebih teratur dan mudah.
Kemudahan transportasi juga ditargetkan mencakup perjalanan antarpulau yang selama ini menjadi bagian penting aktivitas masyarakat setempat.
Pemprov DKI ingin warga Kepulauan Seribu memperoleh akses transportasi yang setara dengan masyarakat di wilayah Jakarta lainnya.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, perjalanan warga menuju Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, hingga Pusat diharapkan semakin mudah.
Pramono juga berharap pengelolaan oleh TransJakarta dapat memberikan kepastian jadwal dan ketersediaan layanan bagi masyarakat Kepulauan Seribu.
Kepastian tersebut penting agar warga tidak mengalami kesulitan ketika membutuhkan transportasi untuk berangkat maupun kembali ke Kepulauan Seribu.
Dorongan Agar Bukan Sekadar Pergantian Pengelola
Rencana pengalihan layanan tersebut mendapat dukungan dari Anggota MPR RI dari DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris.
Menurut Fahira, kebijakan tersebut dapat menjadi momentum memperkecil kesenjangan layanan transportasi antara Kepulauan Seribu dan wilayah Jakarta lainnya.
Namun, ia mengingatkan perubahan pengelola harus diikuti peningkatan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ini langkah maju untuk memastikan warga Kepulauan Seribu merasakan layanan transportasi publik yang mudah, terjangkau, terjadwal, aman, dan terintegrasi,” ujar Fahira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.
Fahira menilai keberhasilan kebijakan tidak seharusnya hanya dilihat dari siapa yang mengoperasikan layanan transportasi tersebut.
Indikator utamanya justru terletak pada perubahan kualitas, kemudahan akses, keterjangkauan tarif, keamanan, serta kepastian jadwal bagi penumpang.
Ia menyebut persoalan transportasi menjadi salah satu aspirasi penting yang disampaikan masyarakat Kepulauan Seribu sepanjang 2026.
Salah satu gagasan yang banyak diharapkan warga adalah penerapan konsep “JakLingko Laut” untuk memperkuat konektivitas transportasi berbasis laut.
Transportasi Laut Jadi Kebutuhan Utama Warga
Bagi masyarakat Kepulauan Seribu, transportasi laut bukan sekadar sarana perjalanan, tetapi bagian penting dari aktivitas sehari-hari.
Moda tersebut digunakan warga untuk bersekolah, bekerja, berobat, berdagang, hingga memenuhi berbagai kebutuhan administrasi.
Transportasi laut juga menjadi penghubung utama masyarakat ketika harus berbelanja kebutuhan pokok atau melakukan aktivitas di daratan Jakarta.
Karena itu, pengalihan pengelolaan kepada TransJakarta diharapkan mampu menghadirkan layanan laut yang lebih pasti dan terhubung.
Jika berjalan sesuai rencana, perubahan tersebut akan menjadi langkah baru dalam memperluas konsep transportasi terintegrasi hingga kawasan kepulauan.***
