KLATEN — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik curang di sektor pangan, khususnya bisnis penggilingan padi yang dinilai merugikan petani dan negara.
Dalam pidato kerasnya, Presiden Prabowo menyatakan siap mengambil alih usaha penggilingan yang tidak mematuhi aturan dan menyerahkannya ke Koperasi Merah Putih.
Langkah ini, menurut Presiden Prabowo, berlandaskan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menyebut bahwa cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus berada di bawah kendali negara.
Presiden Prabowo pun telah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk mempertegas dasar hukum tindakan tersebut.
“Penggiling padi adalah cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.”
“Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini.”
“Saya katakan, saya akan sikat penggiling-penggiling padi itu, saya akan sita dan saya akan serahkan kepada koperasi untuk dijalankan,” tegas Presiden Prabowo dalam acara peluncuran Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Senin (21/7).
Untung Triliunan, Tapi Rugikan Negara
Presiden mengungkapkan adanya laporan bahwa beberapa pengusaha penggilingan padi meraup keuntungan hingga Rp2 triliun setiap kali musim panen.
Kondisi ini menimbulkan ketimpangan, karena di sisi lain para petani tidak mendapatkan harga jual yang layak.
Pemerintah pun segera turun tangan menertibkan pasar demi kestabilan nilai tukar padi.
“Saya dapat laporan, 1 penggiling padi untung setiap panen Rp2 triliun per bulan. Rp1 sampai Rp2 triliun per bulan, sudah kita tertibkan.”
“Begitu kita keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi, mereka langsung beli (padi) Rp6.500, oke berhasil,” katanya.
Namun, permasalahan lain pun muncul: peredaran beras oplosan yang dijual dengan label premium.
Beras tersebut dijual dengan harga di atas eceran tertinggi, padahal kualitasnya tidak sesuai. Praktik curang ini, menurut Presiden, telah merugikan negara hingga Rp100 triliun setiap tahun.
Penipuan Beras Premium, Negara Merugi Ratusan Triliun
Presiden Prabowo menyerukan penindakan tegas terhadap oknum pelaku bisnis beras yang memalsukan kualitas produk demi keuntungan semata.
Kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan Polri untuk diusut tuntas secara hukum.
“Tapi jualnya permainan lagi, beras biasa dibungkus dikasih stempel beras premium. Dijual Rp 5.000 di atas harga eceran tertinggi.”
“Sudara-saudara ini kan penipuan, ini adalah pidana. Saya minta jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak ini pidana,” ujar Prabowo.
Tak hanya merugikan negara, Prabowo menilai praktik ini juga memperburuk ekonomi nasional.
“Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp 100 triliun tiap tahun,” ungkapnya.
Ia menyoroti bahwa keuntungan besar ini hanya dinikmati oleh segelintir kelompok usaha, sementara negara harus bekerja keras menutup kerugian melalui pajak dan bea cukai.
Presiden Tegaskan Tak Toleransi Kecurangan Pangan
Presiden menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa segala bentuk penipuan terhadap rakyat adalah pengkhianatan terhadap bangsa.
Dirinya berkomitmen untuk menegakkan hukum secara konsisten dan tidak akan membiarkan rakyat terus menjadi korban permainan pasar.
“Saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat, ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin.”
“Saya tidak terima saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.***
