Presiden Prabowo Subianto mengungkap fakta mengejutkan di balik kebijakan pemangkasan anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Dalam tayangan Kamis (19/3/2026), Presiden mengumumkan telah berhasil mengamankan dana fantastis senilai Rp308 triliun dari pos pengeluaran pusat yang ia sebut sebagai “anggaran akal-akalan”.
“Keyakinan saya, Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, arahnya pasti ke korupsi,” tegas Prabowo. Ia menilai, pemborosan anggaran rutin merupakan pintu masuk utama bagi penyelewengan uang negara.
Tamparan Fakta: Indonesia Boros Modal
Presiden menyoroti indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di level 6,5. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan Vietnam (3,6) maupun Malaysia dan Thailand (4). Tingginya ICOR menunjukkan bahwa Indonesia harus mengeluarkan modal jauh lebih besar hanya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama dengan negara tetangga.
Dengan asumsi APBN mendekati Rp3.700 triliun, Prabowo mengkalkulasi adanya inefisiensi sekitar 30% atau setara US$75 miliar. “Artinya kita 30% lebih boros dari Thailand atau Vietnam. Ini yang harus kita pangkas habis,” lanjutnya.
Ritual “Belanja Rutin” Jadi Sasaran Tembak
Efisiensi tahap awal ini menyasar pos-pos yang dianggap tidak esensial namun terus berulang setiap tahun, antara lain:
- Hobi Seremonial: Pengurangan biaya rapat, seminar di luar kantor, dan acara formalitas.
- Logistik Kantor: Pengadaan komputer dan alat tulis kantor (ATK) yang dilakukan hampir tiap tahun tanpa urgensi.
- Kajian Tak Berguna: Penghentian dana kajian yang tidak menyentuh akar masalah kemiskinan dan lapangan kerja.
Menuju Budaya Kerja Baru: WFH 75 Persen?
Menghadapi potensi krisis global dan kenaikan harga energi, Prabowo mulai melirik skenario kerja fleksibel yang sukses diterapkan saat pandemi. Ia mencontohkan langkah Filipina dan Pakistan yang berani memotong hari kerja.
“Waktu Covid kita cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu lagi. Mungkin 75 persen pegawai bisa bekerja dari rumah (WFH),” tambah Prabowo sebagai solusi menekan konsumsi energi dan biaya operasional kantor.
Langkah berani Presiden ini menjadi sinyal bahwa era “bagi-bagi proyek” di internal birokrasi telah berakhir. Fokus pemerintah kini beralih pada penguatan fundamental ekonomi melalui disiplin anggaran yang ketat dan transparan.
