JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan strategis dengan menghapus sistem kuota impor yang selama ini dianggap membatasi arus barang penting ke dalam negeri.
Keputusan ini difokuskan pada komoditas kebutuhan pokok masyarakat agar pasokan semakin lancar dan harga lebih stabil di pasaran.
Langkah ini diumumkan secara langsung oleh Presiden saat menjadi pembicara dalam acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Presiden menegaskan bahwa ia telah memberikan instruksi tegas kepada jajaran terkait agar tidak lagi menggunakan sistem kuota untuk komoditas esensial, dan membuka akses impor secara bebas kepada pihak manapun yang memenuhi syarat.
“Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor.”
“Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas.”
“Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” tegas Presiden Prabowo.
Dalam pandangan Presiden Prabowo, penghapusan kuota ini tak hanya memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
Tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan kompetitif.
Birokrasi akan dirampingkan, dan pelaku usaha akan diberi ruang lebih luas untuk berkontribusi langsung dalam pergerakan ekonomi nasional.
“Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah.”
“Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” ucapnya.
Salah satu contoh nyata dari kebijakan ini adalah sektor daging, yang kerap jadi polemik di pasar dalam negeri.
Presiden secara eksplisit meminta Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk menghapus batasan-batasan teknis dan membuka kran impor bagi semua pihak.
“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silahkan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Presiden juga menyoroti tantangan lain di sektor perdagangan seperti praktik penyelundupan dan persoalan di lapangan bea cukai.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan mengapresiasi kritik dari pelaku usaha sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintah.
“Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Segera laporkan kita bertindak,” tutur Presiden Prabowo.***
