JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto, secara langsung memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada awal pekan ini, guna memantapkan agenda strategis pendidikan nasional bertajuk Sekolah Rakyat Rintisan Tahun 2025–2026.
Didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, rapat ini menjadi titik krusial dalam memastikan pelaksanaan program pendidikan alternatif berbasis kerakyatan yang sudah mulai dijalankan secara bertahap sejak pertengahan Juli 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melaporkan perkembangan positif pelaksanaan awal program ini.
Ia menyampaikan bahwa sejak tanggal 14 Juli 2025, Sekolah Rakyat telah resmi beroperasi di 63 lokasi percontohan di seluruh Indonesia dan tengah memasuki fase Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
“Alhamdulillah berkat kolaborasi, kerja sama dengan menteri-menteri yang ditunjuk oleh Presiden, ya akhirnya sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini. Yang sudah berjalan sejak tanggal 14 Juli adalah di 63 titik yang setiap hari sampai sekarang kita terus evaluasi dalam masa MPLS ini,” ujar Mensos.
Pemerintah merencanakan perluasan program ini dalam waktu dekat. Menurut Mensos, pada pekan ini atau pekan depan, sebanyak 37 titik tambahan akan mulai beroperasi, disusul oleh 59 titik lainnya pada bulan September.
Dengan total 190 lokasi, program Sekolah Rakyat Rintisan ditargetkan menjangkau lebih dari 15.000 peserta didik dari berbagai kalangan masyarakat, terutama dari kelompok yang selama ini belum terlayani pendidikan formal secara optimal.
“Dari 190 titik penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan tahun 2025 itu bisa menampung kurang lebih sekitar 15 ribu siswa sekolah rakyat dan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama, wali asuh, dan lain sebagainya,” lanjutnya.
Saifullah Yusuf juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi banyak pihak dalam mendukung program ini, mulai dari perekrutan guru dan staf pendidik, penyusunan kurikulum, penyediaan fasilitas hingga pengelolaan anggaran.
Program ini dirancang sebagai bentuk komitmen negara untuk memberikan pendidikan inklusif dan berkualitas kepada seluruh anak bangsa.
“Pada saatnya nanti kalau semuanya sudah siap insyaallah Presiden akan meluncurkan secara langsung proses pembelajaran Sekolah Rakyat tahun ini,” kata Mensos.
Senada dengan Mensos, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa dari sisi akademik, pelaksanaan Sekolah Rakyat telah berada pada jalur yang tepat sesuai kurikulum yang dirancang.
Ia pun menyampaikan optimisme tinggi atas keberlanjutan program ini yang tengah berjalan lancar di masa MPLS.
“Kemudian untuk pelaksanaannya kami terus bersinergi sehingga pada masa-masa ini MPLS di Sekolah Rakyat alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Mendikdasmen.***
