JAKARTA – Pemerintah memastikan alokasi dana pendidikan nasional tahun depan meningkat tajam, khususnya untuk Sekolah Rakyat (SR).
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, anggaran SR melonjak drastis menjadi Rp24,9 triliun, naik lebih dari 255 persen dibandingkan tahun 2025 yang hanya Rp7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, lonjakan anggaran ini merupakan bagian dari strategi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Anggaran Sekolah Rakyat tahun depan akan mencapai Rp24,9 triliun,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp20 triliun dialokasikan untuk pembangunan 200 unit SR baru, sementara Rp4,9 triliun disiapkan untuk operasional sekolah.
Kebijakan ini sejalan dengan target Prabowo yang berkomitmen menambah 100 sekolah rakyat setiap tahun.
Visi Prabowo: Sekolah Rakyat untuk Kaum Miskin
Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa Sekolah Rakyat ditujukan bagi masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah, khususnya desil 1 dan 2. Hingga 2025, pemerintah sudah membangun 100 SR.
“Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200, tahun selanjutnya akan menjadi 300 dan seterusnya,” kata Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025).
Program ini diproyeksikan menjadi salah satu motor penggerak dalam memutus rantai kemiskinan absolut di Indonesia, sekaligus memperkuat pemerataan pendidikan.
Anggaran Pendidikan 2026 Sentuh Rp757,8 Triliun
Secara keseluruhan, RAPBN 2026 menempatkan pendidikan sebagai sektor prioritas dengan alokasi Rp757,8 triliun.
Dana tersebut disalurkan ke berbagai program, mulai dari beasiswa, tunjangan guru, hingga makan bergizi gratis bagi pelajar.
- Program untuk siswa/mahasiswa: Rp401,5 triliun.
- KIP Kuliah/Bidikmisi: Rp17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa.
- Program Indonesia Pintar (PIP): Rp15,6 triliun untuk 21,1 juta siswa.
- Beasiswa LPDP: Rp25 triliun bagi 4.000 mahasiswa.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp335 triliun, menyasar 89,9 juta orang di 30.000 titik layanan gizi.
- Guru, dosen, tenaga kependidikan: Rp178,7 triliun.
- TPG Non PNS: Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru.
- TPG ASN Daerah: Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru.
- TPD Non PNS: Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen.
- Tunjangan dan gaji pendidik PNS: Rp82,9 triliun.
Sementara itu, Rp150,1 triliun disiapkan untuk sekolah dan kampus.
Rinciannya antara lain Rp64,3 triliun untuk BOS, Rp5,1 triliun untuk BOP PAUD, Rp22,5 triliun untuk renovasi 850 madrasah dan 11.686 sekolah, Rp9,4 triliun untuk BOPTN, serta Rp3 triliun untuk pembangunan Sekolah Unggul Garuda di sembilan lokasi.
Sekolah Rakyat Jadi Prioritas
Dengan kenaikan alokasi anggaran 2026, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi fondasi baru pendidikan inklusif di Indonesia, sekaligus membuka jalan bagi jutaan anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan layak.
Kebijakan ini juga mencerminkan arah pembangunan jangka panjang Presiden Prabowo dalam memperkuat sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing bangsa melalui pendidikan.***
