JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Ia memastikan, paling lambat akhir 2025, setiap koperasi akan memiliki gudang penyimpanan atau cold storage serta dua unit truk khusus untuk mendukung distribusi hasil bumi masyarakat.
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan pendataan menyeluruh terkait kebutuhan riil setiap Kopdes Merah Putih.
Pendataan ini akan menjadi dasar untuk menentukan jenis fasilitas yang diperlukan, mulai dari gudang hingga kendaraan angkut.
“Ini sedang kita operasikan, sedang kita data, setelah itu nanti kebutuhan-kebutuhannya baru kita bangun, develop. Tapi Pak Presiden sudah sampaikan ada truk,” kata Budi Arie di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025).
Lebih lanjut, Budi Arie menuturkan bahwa besaran anggaran pengadaan fasilitas akan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing koperasi.
Pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), di mana setiap Kopdes Merah Putih berhak mengajukan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar untuk memperkuat modal usaha.
“Plafonnya sekitar Rp 3 miliar, tapi nanti kebutuhannya tergantung masing-masing Kopdes. Dari bank-bank Himbara dalam bentuk akses, ini kan akses modal ke Kopdes Merah Putih karena inilah bagian penting dari tugas mulia Kopdes Merah Putih,” imbuhnya.
Dalam penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8), Presiden Prabowo kembali menegaskan program besar ini.
Ia menyebut bahwa saat ini sekitar 80 ribu Kopdes Merah Putih telah terbentuk dan seluruhnya akan diperkuat dengan fasilitas penyimpanan serta sarana transportasi untuk memperlancar distribusi hasil pertanian.
“80 ribu koperasi telah dibentuk dan pada akhir 2025 tiap koperasi akan memiliki gudang, cold storage, gerai-gerai, dan dua kendaraan truk untuk menjemput serta mengantar hasil buminya,” ucap Prabowo.
Program ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memperluas akses distribusi pangan nasional, memperkuat peran koperasi desa, serta meningkatkan daya saing hasil bumi di pasar domestik maupun global.***
