JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk melakukan kunjungan resmi ke Arab Saudi dalam waktu dekat, sebagai bagian dari upaya memperkuat diplomasi bilateral Indonesia dalam bidang penyelenggaraan haji. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan jamaah Indonesia dan memajukan efektivitas sistem penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang berada di Jeddah, menyatakan bahwa diplomasi haji ini akan dijelaskan langsung oleh Presiden Prabowo. “Tidak etis jika saya mendahului, tapi insyaallah kami serahkan kepada beliau,” ujar Nasaruddin, Selasa (17/6/2025).
Menurut Nasaruddin, diplomasi haji menjadi bagian penting dari kerja sama strategis antara Indonesia dan Arab Saudi, terutama dalam hal penguatan tata kelola dan sistem pelaksanaan ibadah haji.
Secara umum, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 berlangsung lancar dan terkendali. Pergerakan jemaah dari Makkah menuju Jeddah dan Madinah berlangsung sesuai rencana, tanpa gangguan berarti. Sistem distribusi dan pendataan jemaah juga semakin rapi setelah adanya penyesuaian pada tahap awal kedatangan.
“Alhamdulillah, sekarang semuanya berjalan lancar. Kami sudah menemukan pola yang tepat, sehingga tidak ada kendala dalam pergerakan jamaah, baik ke Madinah maupun ke Jeddah,” jelasnya.
Layanan transportasi di Makkah yang mengantar jemaah ke Masjidil Haram beroperasi sepanjang hari, memberikan fleksibilitas bagi jamaah untuk menjalankan ibadah. Sementara itu, seluruh hotel yang disewa di Madinah berlokasi sangat dekat dengan Masjid Nabawi, dengan rata-rata jarak hanya 500 meter, memudahkan jemaah untuk melaksanakan ibadah secara optimal.
Terkait pelaksanaan ibadah, Amirulhaj melaporkan bahwa seluruh jemaah Indonesia telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Bagi jemaah yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena sakit atau kondisi lainnya, termasuk dua orang yang belum ditemukan, panitia telah melakukan badal haji secara resmi.
“Tidak ada satu pun jamaah yang tidak melaksanakan ibadah haji. Semua sudah tertangani, termasuk yang dibadalkan,” tegas Nasaruddin.
Layanan konsumsi juga mendapat pujian. Banyak jemaah melaporkan bahwa makanan yang disediakan cukup melimpah dan konsisten. Ini menjadi indikator penting bahwa perbaikan layanan logistik berjalan sesuai harapan.
Meskipun secara umum pelaksanaan haji berjalan dengan baik, pemerintah tetap mencatat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Beberapa catatan evaluasi mencakup perbedaan data antara sistem Indonesia dan syarikah, ketidakseimbangan penempatan jemaah di tenda Mina, serta keterlambatan penyediaan makanan di beberapa hotel pada fase awal.
“Komunikasi data sangat penting dan harus diperkuat. Penempatan jemaah dan distribusi logistik juga perlu lebih presisi,” kata Nasaruddin.
Pemerintah berencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh setelah fase kepulangan jemaah selesai, terutama terkait sistem multisyarikah yang diterapkan tahun ini. Evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan untuk penyelenggaraan haji 2026.
Nasruddin menambahkan bahwa meskipun sistem multisyarikah memiliki kelebihan dan tantangan, yang terpenting adalah bagaimana koordinasi dan integrasi data berjalan dengan lancar. Jika sistem sudah stabil dan koordinasi berjalan mulus, maka jumlah syarikah tidak akan menjadi masalah utama.
Dengan diplomasi yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, Indonesia berharap dapat memperkuat posisi dalam kerja sama haji dengan Arab Saudi, yang akan mempengaruhi penyelenggaraan haji 2026.
