JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat terhadap perubahan di institusi kepolisian dengan menyetujui pembentukan tim khusus reformasi Polri.
Kesepakatan ini diraih melalui dialog terbuka dengan tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis malam (11/9/2025), yang berlangsung selama sekitar tiga jam.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi upaya reformasi kepolisian di Indonesia, di tengah tuntutan masyarakat yang semakin menggema. Dialog ini dihadiri oleh berbagai figur masyarakat sipil, termasuk Pendeta Gomar Gultom, Ketua Majelis Penasihat Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), serta mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Mereka menyampaikan aspirasi terkait evaluasi dan perbaikan sistem kepolisian yang lebih transparan dan akuntabel.
Menurut Pendeta Gomar Gultom, tuntutan reformasi tersebut mendapat sambutan positif dari Presiden Prabowo. “Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” ujar Pendeta Gomar usai pertemuan.
Sementara itu, Lukman Hakim Saifuddin menekankan bahwa Presiden Prabowo mendengarkan secara seksama setiap poin aspirasi yang disampaikan.
Hal ini menandakan langkah awal yang konkret untuk menjawab isu-isu krusial seperti penegakan hukum yang adil dan penguatan integritas Polri.
Latar Belakang Dialog Reformasi Kepolisian
Gerakan Nurani Bangsa, sebagai wadah tokoh-tokoh lintas agama dan masyarakat, telah lama mengadvokasi perubahan struktural di kepolisian. Pertemuan di Istana Negara ini merupakan bagian dari serangkaian dialog pasca-pelantikan Presiden Prabowo, yang menjanjikan era baru pemerintahan berbasis gotong royong.
Reformasi Polri sendiri menjadi salah satu prioritas nasional, mengingat berbagai kasus penyalahgunaan wewenang dan tuntutan hak asasi manusia yang sering menjadi sorotan publik.
Dengan dukungan presiden, tim reformasi ini diharapkan dapat merumuskan strategi jangka pendek dan panjang, termasuk peningkatan pelatihan personel, pengawasan internal, serta kolaborasi dengan lembaga independen.
Para pakar hukum menyambut baik inisiatif ini, karena dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.
Dampak Potensial bagi Masyarakat dan Pemerintahan
Pembentukan tim reformasi kepolisian di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto diantisipasi membawa angin segar bagi penegakan hukum di tanah air.
Selain itu, langkah ini sejalan dengan agenda pemerintahan untuk membangun birokrasi yang lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan publik. Masyarakat kini menanti implementasi nyata dari komitmen ini, termasuk timeline pembentukan tim dan keterlibatan stakeholder luas.
