TANGERANG — Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan langkah reformasi besar-besaran dalam tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Salah satu kebijakan yang kini ia ambil adalah penghapusan pemberian bonus atau tantiem bagi komisaris BUMN, terutama pada perusahaan yang merugi.
Pernyataan tegas ini ia sampaikan saat membuka Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menilai bahwa selama bertahun-tahun, banyak potensi BUMN yang kurang dikelola dengan baik sehingga tidak memberikan manfaat maksimal bagi negara.
Menurutnya, konsolidasi aset melalui Danantara telah membuktikan bahwa Indonesia mampu memperkuat posisi keuangannya di level internasional.
“Kekayaan kita luar biasa. Masalahnya adalah manajemen pengelolaan. Saya sudah buktikan, aset BUMN saya kumpulkan di Danantara nilainya US$10 miliar.”
“Sovereign fund kita sekarang mungkin kelima di dunia. Norwegia, China, Abu Dhabi, baru kita. Tidak main-main,” tegas Presiden Prabowo.
Reformasi Tata Kelola BUMN
Meski mengapresiasi capaian konsolidasi aset, Prabowo juga mengkritik keras praktik lama yang dianggap membebani rakyat, yaitu pemberian tantiem atau bonus kepada komisaris BUMN meski perusahaan tengah merugi.
“Saudara tahu kemarin saya hilangkan apa itu tantiem. Tantiem itu rupanya bahasa Belanda, artinya bonus. Kenapa sih nggak pakai istilah sederhana, bonus gitu lho.”
“Yang repot perusahaan rugi, dikasih bonus komisarisnya. Enak di lo, nggak enak di rakyat. No, coret!” tegasnya.
Dorong Profesionalisme dan Integritas
Menurut Prabowo, kebijakan ini bukan sekadar penghematan, tetapi langkah untuk mengembalikan integritas dalam pengelolaan BUMN.
Ia menekankan bahwa perusahaan negara harus dikelola dengan profesionalisme tinggi agar memberi manfaat langsung bagi rakyat.
“Alhamdulillah, yang nggak mau, get out. Banyak anak muda yang mau masuk,” ujarnya.
Dengan keputusan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa reformasi BUMN akan terus berlanjut, termasuk pembenahan manajemen, penguatan aset, hingga meningkatkan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.***
