JAKARTA – Nama Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud kembali menjadi sorotan publik hingga kini dipantau langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya Gubernur Kaltim ini, diduga melakukan penyelewengan pengadaan barang dan jasa daerah berupa mobil dinas dengan harga yang sangat fantastis Rp8,5 miliar, mobil UV Hybrid bertenaga 3.000 cc.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan di Jakarta, Jumat (27/2/2026) mengungkapkan sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu titik rawan yang kerap menjadi pintu masuk praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Pengadaan barang dan jasa ini juga sering kali menjadi salah satu area yang punya ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi.”
“Pengondisian, penyimpangan, mark-up (penggelembungan, red.) harga, downgrade specs (penurunan spesifikasi, red.), itu semuanya harus secara betul-betul kita lihat semua mekanismenya, apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya?” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Rudy Mas’ud Gubernur Kaltim 2025–2030 hadir dengan latar belakang kuat sebagai pelaku usaha sektor energi dan konstruksi sebelum menapaki karier politik hingga memenangkan Pilkada 2024 secara sah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
Ia kini berada di titik strategis, memimpin provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara sekaligus menghadapi tantangan isu dinasti politik, kontroversi anggaran, dan ekspektasi publik terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan progresif.
Jejak Pengusaha Lokal yang Menjadi Pemimpin Daerah
Lahir di Balikpapan pada 7 Desember 1981, Rudy dikenal sebagai putra daerah yang membangun reputasi bisnis dari lingkungan keluarga dengan merintis usaha transportasi bahan bakar, galangan kapal, penyimpanan BBM, energi, hingga konstruksi melalui PT Barokah Bersaudara Perkasa dan sejumlah entitas lain tempat ia menjabat direktur utama maupun komisaris.
Pengalaman panjang di sektor riil membentuk citra Rudy sebagai figur dengan kemampuan manajerial kuat dan pemahaman mendalam tentang perputaran modal, investasi, serta dinamika industri strategis di Kalimantan Timur.
Fondasi Pendidikan dan Modal Ekonomi
Rudy menempuh pendidikan dasar dan menengah di Balikpapan dan Samarinda.
Lalu melanjutkan studi di Universitas Mulawarman, tempat ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Magister Ekonomi yang memperkuat kapasitas akademiknya di bidang manajemen dan pembangunan ekonomi.
Perpaduan antara latar akademik ekonomi dan pengalaman bisnis praktis menjadikannya sosok yang kerap dipersepsikan piawai membaca peluang investasi serta mengelola sumber daya daerah.
Dari DPR RI ke Kursi Gubernur
Langkah politik Rudy dimulai melalui kepemimpinan di SOKSI Kalimantan Timur periode 2018–2023 yang menjadi pintu masuknya ke struktur Partai Golkar di daerah.
Ia kemudian terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024 dari daerah pemilihan Kalimantan Timur dan aktif di komisi yang membidangi energi, riset, dan teknologi sebelum dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kaltim 2020–2025.
Pada Pilkada serentak 2024, Rudy berpasangan dengan Seno Aji dan mengalahkan pasangan Isran Noor – Hadi Mulyadi dengan selisih sekitar 202 ribu suara.
Hasil Pilkada tersebut sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi atas dugaan pelanggaran namun ditolak sehingga kemenangan mereka dinyatakan sah dan keduanya dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2025–2030.
Posisinya semakin menguat di tingkat nasional setelah ia dipercaya memimpin Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), menjadikannya salah satu kepala daerah yang diperhitungkan dalam percaturan kebijakan regional.
Dinasti Politik dan Bayang-Bayang Kontroversi
Nama Rudy tak lepas dari perbincangan mengenai dinasti politik karena sejumlah anggota keluarganya menduduki jabatan strategis di Kalimantan Timur, mulai dari pimpinan DPRD provinsi, wali kota Balikpapan, hingga mantan bupati Penajam Paser Utara.
Pengamat menyebut “gurita” keluarga Mas’ud sebagai fenomena yang berpotensi mengancam kualitas demokrasi lokal karena konsentrasi kekuasaan di lingkar keluarga yang begitu kuat.
Sorotan publik juga menguat setelah salah satu anggota keluarganya, Abdul Gafur Mas’ud, terjerat operasi tangkap tangan KPK dan divonis bersalah dalam perkara suap, meski kasus tersebut tidak menyeret Rudy secara hukum.
Rudy sendiri beberapa kali diterpa isu politik uang dalam kontestasi Pileg 2019 dan Pilgub Kaltim, namun Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan cukup bukti untuk menindaklanjutinya secara hukum.
Kontroversi terbaru mencuat terkait rencana pengadaan mobil dinas gubernur senilai sekitar Rp 8,5 miliar yang menuai kritik publik mengenai sensitivitas sosial dan prioritas anggaran di tengah kesenjangan pembangunan.
Kepemimpinan di Era Ibu Kota Nusantara
Di tengah sorotan, Rudy memproyeksikan diri sebagai pemimpin berlatar pengusaha yang menitikberatkan efisiensi, investasi, dan percepatan pembangunan menjelang operasional penuh Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
Ia dikenal religius, disiplin, tegas, serta aktif turun ke lapangan, sementara keterlibatannya di organisasi olahraga seperti Perbasasi Kaltim dan lembaga pemberdayaan masyarakat memperkuat citra sebagai figur yang peduli pembinaan generasi muda dan komunitas lokal.
Kontras antara reputasi sebagai pemimpin visioner berlatar bisnis, kuatnya pengaruh keluarga dalam politik daerah, serta rangkaian kontroversi yang mengiringi perjalanannya membuat Rudy Mas’ud menjadi salah satu tokoh kunci yang paling menarik dalam peta kekuasaan regional Indonesia saat ini.***
