JAKARTA – Nama Syamsul Auliya Rachman menjadi sorotan publik di akhir pekan ini setelah Bupati Cilacap periode 2025–2030 itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 13 Maret 2026 di wilayah Cilacap, Jawa Tengah.

Syamsul merupakan kepala daerah yang baru menjabat sekitar satu tahun sejak dilantik sebagai Bupati Cilacap di Istana Negara Jakarta pada 20 Februari 2025.

Sosok Syamsul sebelumnya dikenal sebagai birokrat yang kemudian bertransformasi menjadi politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga berhasil menapaki karier politik di tingkat daerah.

Syamsul Auliya Rachman lahir di Cilacap, Jawa Tengah, pada 30 November 1985 sehingga pada tahun 2026 usianya sekitar 40 tahun.

Dalam berbagai pemberitaan, Syamsul diketahui berasal dari latar belakang keluarga muslim yang kuat dengan kultur Nahdlatul Ulama yang cukup dominan di wilayah Cilacap.

Ia juga diberitakan telah menikah dan memiliki anak meskipun identitas anggota keluarganya jarang dipublikasikan secara luas kepada publik.

Perjalanan pendidikan Syamsul dimulai dari SDN Tritih Wetan 1 yang ditempuh pada periode 1992 hingga 1998.

Setelah itu ia melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Cilacap pada tahun 1998 sampai 2001.

Pendidikan menengah atasnya diselesaikan di SMA Negeri 1 Cilacap pada periode 2001 hingga 2004.

Langkah penting dalam perjalanan kariernya terjadi ketika ia diterima di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan lulus pada tahun 2008.

Pendidikan di IPDN menjadi fondasi utama yang membentuk kompetensinya dalam bidang pemerintahan serta membuka jalan bagi kariernya sebagai aparatur birokrasi daerah.

Setelah menamatkan pendidikan, Syamsul mulai aktif dalam lingkungan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sejak sekitar tahun 2004.

Karier birokrasi formalnya di pemerintahan daerah dimulai ketika ia menjabat sebagai Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kasi Trantibum) Kecamatan Kedungreja pada periode 2012 hingga 2013.

Ia kemudian dipercaya mengisi jabatan sebagai Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama di Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Cilacap pada periode 2013 hingga 2016.

Kariernya terus meningkat ketika ia terjun lebih jauh ke dunia politik daerah dan terpilih sebagai Wakil Bupati Cilacap untuk periode 2017 hingga 2022.

Di jalur politik, Syamsul juga dipercaya memimpin struktur partai dengan menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Cilacap untuk periode 2021 hingga 2026.

Perjalanan politiknya mencapai puncak ketika ia berhasil memenangkan kontestasi Pilkada dan dilantik sebagai Bupati Cilacap periode 2025–2030.

Selama menjabat sebagai Bupati, sejumlah agenda pembangunan menjadi fokus kebijakan pemerintah daerah di bawah kepemimpinannya.

Salah satu fokus utamanya adalah penguatan sektor energi dan industri di Cilacap yang dikenal sebagai kawasan strategis nasional dengan keberadaan kilang energi serta infrastruktur pelabuhan.

Selain itu pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur dasar terutama di wilayah pesisir yang rentan terhadap banjir dan rob.

Program pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan-kecamatan pinggiran juga menjadi bagian dari agenda kebijakan daerah.

Berbagai program tersebut biasanya dipublikasikan melalui kanal resmi Pemerintah Kabupaten Cilacap serta media sosial yang terkait dengan aktivitas pemerintahan daerah.

Namun perjalanan politik Syamsul Auliya Rachman kembali menjadi sorotan tajam setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Cilacap pada 13 Maret 2026.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Syamsul bersama sejumlah pihak lain yang diduga terkait dengan perkara yang sedang diselidiki.

Tim penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, dokumen, serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Salah satu laporan awal menyebutkan bahwa nilai uang tunai yang diamankan dalam operasi tersebut mencapai ratusan juta rupiah.

Setelah diamankan, Syamsul bersama puluhan orang lain menjalani pemeriksaan awal di Polresta Banyumas sebelum kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik KPK.

Hingga perkembangan terbaru, KPK menyatakan masih mendalami konstruksi perkara yang melatarbelakangi operasi tangkap tangan tersebut.

Lembaga antirasuah itu juga belum secara resmi mengumumkan status tersangka maupun pasal sangkaan yang akan dikenakan kepada pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Kasus ini sekaligus kembali menyoroti perjalanan karier Syamsul Auliya Rachman yang bermula dari lulusan IPDN, kemudian menjadi birokrat daerah, politisi PKB, hingga akhirnya menjabat sebagai Bupati Cilacap sebelum terjerat OTT KPK pada Maret 2026.

Data pribadi dan latar belakang

Nama lengkap: Syamsul Auliya Rachman.
Tempat lahir: Cilacap, Jawa Tengah.
Tanggal lahir: 30 November 1985.

Pendidikan

SDN Tritih Wetan 1 (1992–1998).
SMP Negeri 5 Cilacap (1998–2001).
SMA Negeri 1 Cilacap (2001–2004).
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), lulus 2008.

Karier birokrasi dan politik

Anggota KORPRI sejak sekitar 2004.
Kasi Trantibum Kecamatan Kedungreja (2012–2013).
Kasubag Otonomi Daerah dan Kerjasama, Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Cilacap (2013–2016).
Wakil Bupati Cilacap periode 2017–2022.
Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Cilacap periode 2021–2026.
Bupati Cilacap periode 2025–2030, dilantik 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta.***