JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) memaparkan capaian penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9).
Laporan ini menjadi sorotan karena kinerja realisasi 2025 tercatat melampaui target, sekaligus memberikan gambaran kebutuhan anggaran tahun berikutnya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebutkan penyerapan anggaran MBG pada Agustus 2025 berhasil melebihi target awal Rp 9 triliun, dengan realisasi mencapai Rp 13,2 triliun.
“Ini adalah tren penyerapan anggaran yang akan terjadi di 2025. Jadi kami melihat Agustus, kami targetkan Rp 9 triliun terserap.”
“Alhamdulillah hari ini, kita sudah bisa menyerap Rp 13,2 triliun. Artinya sudah melampaui target. Di bulan September, kami targetkan (penyerapan anggaran) Rp 19 triliun, mudah-mudahan juga terlampaui,” ucap Dadan.
Hingga akhir tahun, BGN menargetkan penyerapan terus meningkat: Rp 37 triliun pada Oktober, Rp 59,5 triliun pada November, hingga Rp 76,4 triliun pada Desember.
Dengan pagu anggaran 2025 sebesar Rp 52 triliun, BGN memperkirakan kebutuhan tambahan dana sekitar Rp 24 triliun untuk menopang intervensi gizi nasional.
Fokus Anggaran 2026
Dalam RDP tersebut, Dadan juga menyinggung rencana alokasi anggaran tahun 2026.
Berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran dari Kementerian Keuangan dan Bappenas yang diterima 3 Juli 2025, BGN kini mengantongi pagu resmi Rp 268 triliun, meningkat Rp 50 triliun dari pagu indikatif sebelumnya Rp 217 triliun.
“Dengan total anggaran tahun 2006 untuk BGN sebesar Rp 268 triliun jadi kalau di nota keuangan kemarin disampaikan Rp 335 triliun maka yang Rp 67 triliun masuk dalam kategori stand by karena pagu anggaran yang resmi kami terima adalah Rp 268 triliun,” katanya.
Alokasi tersebut diarahkan terutama pada intervensi gizi, dengan rincian: Rp 34 triliun untuk bantuan makanan bergizi bagi pelajar, Rp 3,1 triliun untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta Rp 3,9 triliun untuk belanja pegawai.
Anggaran juga mencakup Rp 3,1 triliun untuk digitalisasi, Rp 700 miliar untuk pengawasan, dan Rp 3,8 triliun untuk distribusi serta pelatihan tenaga gizi.
Komposisi Anggaran dan Prioritas
BGN menegaskan, 95,4 persen anggaran tahun 2026 atau Rp 255 triliun dialokasikan untuk pemenuhan gizi nasional. Sementara itu, 4,6 persen sisanya atau Rp 12,4 triliun digunakan untuk program pendukung manajemen.
Berdasarkan fungsinya, sektor pendidikan mendapat porsi terbesar Rp 223 triliun (83,4 persen), diikuti sektor kesehatan Rp 24,7 triliun (9,2 persen), dan sektor ekonomi Rp 19,7 triliun (7,4 persen).
Dari sisi jenis belanja, 97,7 persen atau Rp 261 triliun diarahkan ke belanja barang, terutama penyediaan makanan bergizi. Belanja pegawai hanya 1,4 persen, sementara belanja modal sebesar 0,9 persen.
“Kami tidak memperbanyak untuk modal, kami lebih banyak untuk belanja barang terutama untuk intervensi kepada penerima manfaat.”
“Jika diklasifikasikan berbasis anggaran operasional dan non-operasional maka operasional itu nilainya hanya 2,9 persen atau Rp 7,7 triliun, sementara non-operasional atau lebih banyak ke arah intervensi itu 97,1 persen,” jelas Dadan.***
