JAKARTA – Gelombang protes baru kembali mengguncang Iran pada Jumat (9/1/2026) meski pemerintah memberlakukan pemadaman internet nasional. Aksi ini menjadi gerakan terbesar menentang republik Islam dalam lebih dari tiga tahun, dengan laporan puluhan korban jiwa akibat tindakan keras aparat.
Presiden AS Donald Trump menilai para pemimpin Iran “dalam masalah besar” dan mengingatkan akan konsekuensi militer jika demonstran damai dibunuh. “Menurut saya, orang-orang sedang menguasai kota-kota tertentu yang beberapa minggu lalu tidak terpikirkan oleh siapa pun,” ujarnya, dilansir dari Hurriyet Daily News, Minggu (11/1/2026).
Protes yang sudah berlangsung 13 hari dipicu oleh melonjaknya biaya hidup dan seruan untuk mengakhiri sistem ulama yang berkuasa sejak revolusi 1979. Di Teheran, warga memukul panci, membunyikan klakson, dan meneriakkan slogan mengejek Ayatollah Ali Khamenei. Aksi serupa juga terjadi di Mashhad, Tabriz, dan Qom.
Menurut Amnesty International, pemadaman internet bertujuan menutup-nutupi pelanggaran HAM. LSM Iran Human Rights mencatat sedikitnya 51 demonstran tewas, termasuk sembilan anak-anak. Para menteri luar negeri Australia, Kanada, dan Uni Eropa mengecam keras penggunaan kekuatan mematikan.
Dalam pidato televisi, Khamenei menyebut demonstran sebagai “perusak” dan menuding Trump “berlumuran darah lebih dari seribu warga Iran”. Sementara itu, pejabat Iran menuduh AS dan Israel berusaha mengubah protes damai menjadi kerusuhan.
Putra Shah Iran, Reza Pahlavi, mendesak Trump untuk campur tangan. Di sisi lain, Kepala Kehakiman Gholamhossein Mohseni Ejei memperingatkan hukuman maksimal bagi “perusuh”. Garda Revolusi menegaskan revolusi adalah “garis merah”.
Shirin Ebadi, peraih Nobel Perdamaian asal Iran, memperingatkan kemungkinan “pembantaian” di balik pemadaman komunikasi. Pemimpin Eropa turut mengecam “pembunuhan demonstran” dan menyerukan penahanan diri.
Televisi pemerintah menyiarkan aksi tandingan pro-pemerintah di sejumlah kota. Namun, laporan kelompok HAM Haalvsh menyebut pasukan keamanan menembaki demonstran di Zahedan, menambah daftar korban. Amnesty dan Human Rights Watch menegaskan aparat menggunakan senjata api, gas air mata, hingga pemukulan untuk membubarkan aksi yang sebagian besar damai.
