Banjir besar akibat Topan Kalmaegi yang menewaskan sedikitnya 142 orang di Filipina telah memicu kemarahan publik atas dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek pengendalian banjir bernilai miliaran peso. Bencana tersebut menyingkap kegagalan sistemik dalam proyek infrastruktur yang didanai besar, namun tidak memberikan hasil nyata.
Gubernur Cebu, Pamela Baricuatro, mengungkapkan bahwa provinsinya telah menerima ₱26,7 miliar (sekitar USD 440 juta) untuk pembangunan pengendalian banjir dalam tiga tahun terakhir. Namun, justru kini Cebu mengalami banjir terparah dalam sejarahnya.
Berdasarkan inspeksi kantornya, Baricuatro menemukan bahwa ratusan proyek pengendalian banjir di wilayahnya adalah “proyek fiktif” atau dibangun dengan standar rendah. Dari catatan resmi, terdapat 343 proyek yang dibangun antara 2016–2022, serta 168 proyek tambahan dari 2023–2025—namun semuanya gagal mencegah bencana kali ini.
“₱26 miliar dana banjir, tapi kami justru tenggelam,” tulis Baricuatro dalam unggahan Facebook yang viral, menggambarkan situasi di mana warga hanya bisa menyelamatkan diri ke atap rumah mereka.
Komisi Independen untuk Infrastruktur (Independent Commission for Infrastructure/ICI) yang dibentuk Presiden Ferdinand Marcos Jr. kini mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan terhadap para pejabat terkait. Pada 5 November, ICI merekomendasikan tuntutan pidana terhadap mantan Menteri Pekerjaan Umum Manuel Bonoan dan sejumlah pejabat lainnya atas proyek fiktif senilai ₱95 juta di Bulacan.
Sementara itu, Ombudsman Jesus Crispin Remulla menargetkan penetapan dakwaan sebelum 25 November, dengan sasaran pejabat berperingkat tinggi, termasuk senator. Sekretaris Pekerjaan Umum Vince Dizon menyatakan optimistis bahwa sedikitnya 26 orang akan dipenjara sebelum Natal.
Beberapa pejabat yang terlibat bahkan telah mengembalikan hingga ₱1 miliar dana publik secara sukarela. Dalam laporan terbaru, ICI juga merekomendasikan dakwaan terhadap Senator Joel Villanueva dan Jinggoy Estrada, serta sejumlah mantan anggota parlemen dan pejabat kementerian lainnya.
