JAKARTA – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online bersiap menggelar demonstrasi besar-besaran di Jakarta hari ini. Aksi ini dipicu oleh keluhan mengenai tarif rendah dan potongan aplikasi yang dianggap tidak adil.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengimbau para pengemudi untuk menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi, sembari menegaskan bahwa DPR tengah mencari solusi terbaik untuk semua pihak.
“Kita di DPR sedang mencari win-win solution. Saya harap aksi demonya tertib, jangan sampai mengganggu masyarakat lain,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa DPR, khususnya Komisi V, siap memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perhubungan, asosiasi pengemudi, dan aplikator untuk membahas isu ini.
Tuntutan Pengemudi Ojol, Keadilan Tarif dan Regulasi
Aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh Asosiasi Ojol Garda Indonesia ini menyoroti sejumlah tuntutan utama, termasuk penegakan regulasi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. 1001 Tahun 2022.
Pengemudi menuntut tarif layanan yang lebih adil, potongan aplikasi maksimal 10 persen, serta transparansi dalam sistem aplikasi.
Selain di Jakarta, demonstrasi juga berlangsung di berbagai kota, seperti Surabaya, dengan ribuan pengemudi mematikan aplikasi secara serentak dari pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.
“Serta akan dilakukannya pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59 WIB.” Kata Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono
Aksi ini diprediksi dapat mengganggu layanan transportasi online di berbagai wilayah.
Fokus Aksi di Tiga Titik Strategis Jakarta
Demonstrasi di Jakarta dipusatkan di tiga lokasi utama: Gedung DPR/MPR RI, Kementerian Perhubungan, dan kawasan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat. Selain itu, pengemudi juga akan mendatangi Istana Merdeka dan kantor-kantor aplikator.
Untuk mengantisipasi kemacetan, Polda Metro Jaya mengerahkan 2.554 personel gabungan dan mengimbau masyarakat menghindari ketiga ruas jalan tersebut serta mencari rute alternatif.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi turut menanggapi isu ini dan menegaskan komitmen pemerintah untuk mencari solusi yang berpihak pada keadilan dan transparansi.
Sementara itu, perwakilan aplikator seperti Gojek dan Grab menyatakan bahwa potongan komisi—yang rata-rata sebesar 20 persen—digunakan untuk pengembangan teknologi dan menjaga ekosistem layanan. Namun, pengemudi tetap menilai potongan ini memberatkan.
Harapan Menuju Solusi yang Adil
Aksi ini menjadi puncak kekecewaan pengemudi ojol terhadap regulasi yang dinilai belum sepenuhnya ditegakkan sejak 2022. Meski sebagian asosiasi ojol memilih tidak bergabung dalam demonstrasi, suara para pengemudi tetap lantang menyerukan perubahan.
Dengan DPR sebagai mediator, diharapkan dialog antara pemerintah, aplikator, dan pengemudi dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak.
