JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai lembaga multilateral akan menjadi prioritas utama diplomasi Indonesia hingga 2029 di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Sugiono.
“Upaya Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas lima tahun ke depan,” ujar Arrmanatha dalam diskusi bertema “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global” yang diselenggarakan oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu (13/4/2025).
Arrmanatha Nasir menilai, struktur institusi multilateral seperti PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) masih berlandaskan tatanan pasca-Perang Dunia II, sehingga belum mencerminkan perkembangan dan aspirasi negara-negara berkembang yang tergabung dalam kelompok Global South.
“Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah tidak lagi fit for purpose,” ujar Arrmanatha.
Indonesia, lanjutnya, terus mengusung agenda reformasi agar sistem multilateral menjadi lebih inklusif, demokratis, dan adil.
Dalam dunia yang semakin multipolar, ia menilai organisasi internasional harus mendorong terciptanya keseimbangan global yang nyata.
Wamenlu juga menyebut pengesahan Pact of the Future pada Sidang Majelis Umum PBB ke-79 tahun 2024 sebagai tonggak awal menuju reformasi multilateral menyeluruh.
Sejalan dengan itu, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengusulkan penambahan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dalam pidatonya di Forum Diplomasi Antalya 2025, Jumat (11/4).
Menurut Presiden Prabowo, struktur Dewan Keamanan PBB saat ini tidak lagi relevan dengan konstelasi global. Negara-negara besar seperti India dan Brasil dinilai memiliki peran penting namun belum diakomodasi secara proporsional dalam struktur tertinggi PBB.
