ANKARA, TÜRKİYE – Ribuan warga Türkiye memadati jalanan ibu kota Ankara pada Minggu (14/9) menggelar demonstrasi besar-besaran untuk mengecam tindakan hukum pemerintah yang dianggap menargetkan pemimpin oposisi.
Aksi ini menuntut Presiden Recep Tayyip Erdogan mundur segera, di tengah kekhawatiran atas potensi pembubaran partai oposisi utama menjelang putusan pengadilan krusial hari ini.
Demonstrasi yang melibatkan puluhan ribu peserta ini dipicu oleh serangkaian penindakan hukum ketat terhadap Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi terbesar di Türkiye.
Aksi berlangsung di pusat kota Ankara, di mana para demonstran mengibarkan bendera nasional Türkiye serta spanduk bertuliskan slogan dukungan untuk CHP. Mereka bertepuk tangan dan bersorak saat surat dari Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu dibacakan, dengan teriakan “Presiden Imamoglu” bergema di kerumunan.
Menurut laporan dari Reuters, aksi ini terjadi sehari sebelum pengadilan Türkiye memutuskan nasib Kongres CHP tahun 2023.
Putusan tersebut berpotensi membatalkan hasil kongres akibat dugaan penyimpangan prosedural, yang bisa mengguncang struktur internal partai, memengaruhi pasar keuangan, dan bahkan mengubah jadwal pemilu nasional 2028.
Selama setahun terakhir, pemerintah telah menahan lebih dari 500 orang terkait CHP, termasuk 17 wali kota di wilayah-wilayah yang dikuasai oposisi.
Ratusan anggota partai juga dipenjara sementara menunggu sidang atas tuduhan korupsi dan keterlibatan terorisme.
Penangkapan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu pada Maret 2025 menjadi pemicu utama gelombang protes terbesar dalam satu dekade terakhir di Türkiye, yang melibatkan ratusan ribu orang di berbagai kota seperti Istanbul.
Imamoglu, yang dianggap sebagai calon kuat presiden masa depan, ditahan atas dugaan korupsi, meskipun pendukungnya menyebutnya sebagai upaya politik untuk melemahkan oposisi pasca-kemenangan CHP di pemilu daerah.
Ozgur Ozel, pemimpin CHP, mengecam keras kasus pengadilan tersebut sebagai intervensi politik. Dalam pidatonya di lokasi demonstrasi, Ozel menyatakan, “Kasus ini politis. Tuduhan-tuduhan itu adalah fitnah. Rekan-rekan kita tidak bersalah. Apa yang dilakukan adalah kudeta sebuah kudeta terhadap presiden masa depan, terhadap pemerintahan mendatang. Kita akan melawan, kita akan melawan, kita akan melawan.”
Sementara itu, dari balik jeruji besi, Imamoglu menyampaikan pesan melalui surat yang dibacakan di hadapan massa. Ia menuduh pemerintah, “Pemerintah berupaya menentukan lebih awal hasil pemilu berikutnya dengan menyingkirkan rival-rival yang sah.”
Ia juga menuduh pemerintah merusak demokrasi melalui tindakan peradilan yang bermotif politik dan upaya lainnya untuk menekan perbedaan pendapat.
Pemerintah Türkiye membantah tuduhan motif politik, menegaskan bahwa proses peradilan berjalan secara independen.
Namun, para analis politik memperingatkan bahwa eskalasi ini bisa memicu ketidakstabilan lebih lanjut di negara yang sudah dilanda tantangan ekonomi.
Pengadilan hari ini berpotensi menunda putusan, tetapi dampaknya terhadap dinamika politik Türkiye tetap menjadi sorotan global.
Demonstrasi ini menandai puncak ketegangan antara pemerintah Erdogan dan oposisi sejak kemenangan CHP di pemilu lokal, yang dianggap sebagai pukulan bagi partai penguasa.
Dengan puluhan ribu warga turun ke jalan, aksi ini tidak hanya menuntut keadilan bagi para pemimpin oposisi, tetapi juga memperkuat narasi tentang erosi demokrasi di Türkiye.
