PARIS, PRANCIS – Pengadilan Prancis menghukum mantan Presiden Nicolas Sarkozy dengan lima tahun penjara atas dakwaan konspirasi kriminal terkait dugaan pendanaan ilegal kampanye presidennya tahun 2007 dari Libya. Putusan ini menandai babak baru dalam saga korupsi politik yang telah bergulir selama bertahun-tahun, menyoroti kerentanan sistem kampanye di Eropa.
Hukuman ini dijatuhkan pada Kamis (25/9/2025) oleh hakim pengadilan di Paris, setelah proses persidangan panjang yang melibatkan saksi kunci dan bukti keuangan. Meski begitu, Sarkozy dibebaskan dari tuduhan korupsi pasif dan pendanaan ilegal lainnya, meskipun konspirasi dianggap terbukti secara hukum.
Latar Belakang Kasus Pendanaan Kampanye Sarkozy-Libya
Kasus ini berakar pada tuduhan bahwa rezim mantan pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, menyuntikkan jutaan euro ke kampanye Sarkozy untuk memengaruhi pemilu Prancis 2007. Investigasi dimulai sejak 2013, dipicu oleh laporan media dan pengakuan dari mantan pejabat Libya. Sarkozy, yang menjabat sebagai presiden dari 2007 hingga 2012, selalu membantah keterlibatannya, menyebut tuduhan itu sebagai “fitnah politik”.
Putusan pengadilan ini bukan yang pertama bagi Sarkozy. Ia sebelumnya pernah divonis atas kasus penyadapan ilegal dan korupsi, meski beberapa di antaranya sedang banding. Kali ini, jaksa diperkirakan akan memanggil Sarkozy dalam waktu satu bulan untuk memulai masa tahanan, yang berpotensi mengubah dinamika politik Prancis menjelang pemilu mendatang.
Respons Sarkozy: “Saya Akan Tidur di Penjara dengan Kepala Tegak”
Setelah sidang, Sarkozy bertemu wartawan di luar pengadilan dan menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum, meski tetap menolak tuduhan tersebut. Dalam pernyataannya yang tegas, ia berkata: “Jika mereka benar-benar ingin saya tidur di penjara, saya akan tidur di penjara, tetapi dengan kepala tegak.”
Pernyataan ini langsung memicu gelombang reaksi di media sosial dan kalangan elite Prancis. Pendukung Sarkozy menyebut vonis ini sebagai “pembalasan politik”, sementara kritikus memuji keputusan pengadilan sebagai langkah menuju transparansi dalam pendanaan politik.
Implikasi Hukum dan Politik ke Depan
Vonis ini bisa memengaruhi citra Partai Republik, afiliasi Sarkozy, yang sedang berjuang merebut pengaruh di tengah dominasi sayap kanan ekstrem. Analis politik memprediksi banding akan diajukan segera, potensial menunda eksekusi hukuman. Sementara itu, kasus serupa di Eropa—seperti skandal pendanaan di Jerman dan Italia—menunjukkan tren peningkatan pengawasan terhadap aliran dana asing dalam kampanye.
Untuk detail lengkap proses hukum, pengadilan Prancis telah merilis dokumen resmi yang dapat diakses publik. Kasus ini terus menjadi sorotan internasional, mengingatkan pada hubungan rumit antara pemimpin Barat dan rezim Timur Tengah di era pra-Arab Spring.
