JAKARTA – Pemerintah mempercepat berbagai strategi pengendalian harga pangan Ramadan 2026 guna memastikan stabilitas pasokan dan menjaga daya beli masyarakat hingga Lebaran mendatang.
Langkah pengendalian harga pangan Ramadan 2026 ini digerakkan sejak awal Februari melalui intervensi terukur agar lonjakan harga kebutuhan pokok tidak membayangi masyarakat saat menjalankan ibadah puasa.
Melalui koordinasi lintas lembaga, pemerintah menitikberatkan pada operasi pasar, distribusi antarwilayah, hingga penguatan program stabilisasi pasokan sebagai fondasi menjaga inflasi tetap terkendali selama Ramadan 2026.
Badan Pangan Nasional atau Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat sepanjang Februari 2026 telah digelar 1.586 kali Gerakan Pangan Murah di 291 kabupaten dan kota pada 33 provinsi di Indonesia.
Jumlah tersebut melonjak 116,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan intensitas intervensi pemerintah yang semakin agresif dalam meredam gejolak harga.
Melalui Gerakan Pangan Murah, masyarakat memperoleh akses langsung terhadap beras, minyak goreng, cabai, hingga komoditas strategis lain dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
Selain operasi pasar, pemerintah memperkuat Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk memastikan kelancaran suplai dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami tekanan harga.
“Hampir 10 ton cabai rawit dimobilisasi ke Jakarta dan Nusa Tenggara Barat untuk meredam gejolak Harga,” tulis Bapanas, Rabu (4/3).
Dari total mobilisasi tersebut, 4,3 ton cabai didatangkan dari Sulawesi Selatan dengan biaya distribusi ditanggung pemerintah sebagai bentuk respons cepat atas kenaikan harga di sejumlah daerah.
Di sektor beras, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap menjadi tulang punggung pengendalian harga dengan dukungan distribusi oleh Perum Bulog.
Hingga akhir Februari 2026, penyaluran SPHP beras tahun 2025 telah mencapai 1,025 juta ton, dengan realisasi khusus Februari sebesar 136 ribu ton yang difokuskan pada wilayah dengan tekanan harga tinggi.
Memasuki 2026, pemerintah menargetkan distribusi SPHP beras sebesar 828 ribu ton serta menyiapkan SPHP jagung pakan sebanyak 242 ribu ton untuk menjaga stabilitas harga di sektor perunggasan yang berdampak pada harga daging ayam dan telur.
Menjelang Idulfitri 2026, stimulus perlindungan daya beli diperkuat melalui penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Di sisi pengawasan, Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan melakukan pemantauan ketat pada 28.270 titik rantai pasok, mulai dari produsen hingga ritel guna mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Ramadan 2026 tercatat 0,68 persen secara bulanan atau month-to-month, lebih rendah dibandingkan Ramadan 2022 dan 2025.
Komponen volatile food pada Februari 2026 berada di level 2,50 persen (m-to-m) dengan kontribusi 0,41 persen terhadap inflasi umum bulanan, sementara inflasi pangan tahunan tercatat 4,64 persen dan masih berada dalam target pemerintah sebesar 3 hingga 5 persen.
Secara keseluruhan, kombinasi operasi pasar masif, penguatan distribusi lintas daerah, serta pengawasan rantai pasok terbukti menjadi kunci pengendalian harga pangan Ramadan 2026 agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.***
