JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) RI menegaskan komitmennya menjadikan Sekolah Rakyat sebagai ruang belajar yang benar-benar aman dari praktik perundungan, kekerasan seksual, hingga tindakan intoleran.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).
Mensos menyatakan, membangun lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama masyarakat, guru, dan orang tua.
“Tidak ada bullying, harus dihindari, harus dimitigasi, jangan sampai ada bullying. Tidak ada kekerasan seksual, tidak ada intoleransi,” tegas Saifullah Yusuf di hadapan siswa dan guru.
Sebagai bentuk konkret, Kemensos kini menjalin sinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Kerja sama lintas sektor ini bertujuan memastikan langkah pencegahan berlangsung sistematis, terpantau, dan menyeluruh di setiap jenjang pendidikan nonformal seperti Sekolah Rakyat.
Tak hanya menggandeng kementerian dan lembaga negara, Kemensos juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai organisasi sosial dan relawan.
Inisiatif ini mencakup penyusunan pedoman pencegahan, pelatihan tenaga pengajar, hingga pemanfaatan teknologi berbasis deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi kekerasan.
Lebih lanjut, Mensos Saifullah menegaskan bahwa ke depan, sistem pelaporan yang cepat dan responsif akan menjadi bagian integral dari upaya menciptakan iklim belajar sehat.
Teknologi, termasuk sistem pemantauan digital, dirancang untuk mendeteksi dan merespons gejala kekerasan sejak tahap awal.
Dengan pendekatan holistik, program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan alternatif yang tidak hanya terjangkau dan inklusif, tapi juga memberikan rasa aman dan perlindungan maksimal bagi peserta didik.***
