Akademisi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) mendesak raksasa teknologi Meta untuk bersikap transparan dan bertanggung jawab secara publik menyusul dugaan pembatasan (shadowban) hingga penghapusan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di platform media sosialnya.
Langkah ini memperkuat sentilan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang sebelumnya mempertanyakan penurunan jangkauan (reach) konten-konten edukasi bencana karhutla secara drastis di media sosial.
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fikom Unpad, Kunto Adi Wibowo, menegaskan bahwa Meta tidak boleh cuci tangan atas kekeliruan informasi yang dihasilkan oleh produk kecerdasan buatan (generative AI) milik mereka, Meta AI.
“Meta AI bukan sumber kebenaran mutlak dan jawabannya bukanlah pernyataan resmi Meta. Teknologi AI masih memiliki keterbatasan (hallucination) yang berisiko tinggi menghasilkan informasi keliru. Jika mesin menyebut ada permintaan pembatasan dari pemerintah, mana buktinya? Mana dokumen verifikasinya?” ujar Kunto, Jumat (23/10/2026).
Risiko AI Hallucination dan Bahaya Tudingan Tanpa Bukti
Persoalan ini memuncak setelah beredar tangkapan layar (screenshot) percakapan pengguna dengan Meta AI. Dalam responsnya, sistem AI tersebut mengklaim bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah meminta pembatasan akses terhadap konten karhutla. Klaim tersebut langsung dibantah keras oleh Menkomdigi Meutya Hafid.
Kunto memperingatkan bahaya fenomena AI hallucination—kondisi di mana sistem kecerdasan buatan menyusun jawaban yang terdengar sangat meyakinkan padahal sepenuhnya fiktif.
“Jangan sampai jawaban mesin yang belum tentu benar justru membentuk opini publik salah dan memicu tuduhan serius. Meta harus bertanggung jawab atas produk teknologinya, sementara masyarakat wajib melakukan verifikasi berimbang,” tegas Kunto.
Pelajaran Kesalahan Moderasi Meta di Amerika Serikat
Kunto menilai rekam jejak kesalahan moderasi otomatis Meta bukan kali pertama terjadi. Ia mencontohkan kasus nyata di Amerika Serikat ketika Meta secara keliru menangguhkan akun Instagram No Kings Coalition (kelompok demonstran penentang Donald Trump) hingga Wakil Presiden Meta Andy Stone harus menyampaikan permohonan maaf terbuka.
“Di Amerika Serikat saja Meta mengakui sistem moderasinya bisa salah menangguhkan akun. Artinya, keputusan moderasi Meta tidak bisa dianggap selalu benar. Mereka harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan sistemnya,” tambahnya.
Dugaan Salah Baca Algoritma Terhadap Foto Asap dan Api
Dalam kasus karhutla di Indonesia, Kunto mempertanyakan kemampuan algoritma moderasi visual Meta. Ada dugaan kuat bahwa dokumentasi lapangan yang menampilkan kobaran api, asap pekat, dan kerumunan warga salah diklasifikasikan (misclassified) oleh sistem otomatis sebagai konten radikalisme, kerusuhan (riot), atau pelanggaran pedoman komunitas.
Padahal, dokumentasi karhutla merupakan informasi bernilai kepentingan publik (public interest) yang sangat krusial untuk peringatan dini bencana.
Kunto mendesak Meta segera memberikan klarifikasi terbuka terkait mekanisme moderasinya:
-
Apakah pembatasan terjadi akibat kesalahan algoritma otomatis?
-
Apakah dilakukan melalui peninjauan manual oleh manusia (human review)?
-
Atau adakah dasar hukum spesifik yang diterapkan?
“Jika ada kesalahan algoritma, akui dan perbaiki. Jangan sampai publik menuduh pemerintah secara liar sementara perusahaan pemilik platform yang mengendalikan arus informasi justru bungkam tanpa akuntabilitas,” pungkas Kunto.
