Presiden Prabowo Subianto mengaku geram melihat pola belanja pemerintah daerah yang dinilai jauh dari azas produktivitas. Hal yang paling mencolok dalam sorotannya adalah adanya temuan pengadaan mobil dinas kepala daerah dengan harga fantastis mencapai Rp8 miliar.
Prabowo merasa ironis, karena di saat anggaran dihamburkan untuk kemewahan pejabat, banyak rakyat di desa-desa yang harus berteriak meminta perbaikan jembatan yang rusak hingga Presiden harus turun tangan langsung.
“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana? Gubernur ke mana?” ujar Prabowo dengan nada bicara yang tegas, Kamis (19/3).
Perbandingan Menohok: Maung vs Mobil Import
Presiden kemudian membandingkan fasilitas yang ia gunakan dengan kemewahan para kepala daerah tersebut. Sebagai kepala negara, Prabowo memilih menggunakan Maung, mobil taktis buatan dalam negeri produksi PT Pindad yang harganya jauh lebih rasional.
“Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” ungkapnya.
“Saya Presiden Indonesia, saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta. Mungkin karena ini presiden ada anti-pelurunya, jadi Rp1 miliar. Tapi tidak sampai Rp8 miliar! Kita selidiki semua, efisiensi!” tegasnya.
Stop Budaya “Asal Belanja”
Selain mobil mewah, Prabowo juga menyentil kegemaran para pejabat melakukan kunjungan kerja yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia meminta para bupati dan gubernur memiliki kesadaran serta rasa tanggung jawab moral terhadap uang rakyat.
Ia mengingatkan bahwa mandat yang diberikan rakyat adalah untuk melayani, bukan untuk sekadar menghabiskan anggaran demi kenyamanan pribadi.
“Sudahlah kunjungan kerja itu. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan? Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu. Itu yang kita minta,” pungkas sang Presiden.
Langkah “buka-bukaan” ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo akan memperketat pengawasan terhadap aliran dana ke daerah, terutama guna memastikan setiap rupiah yang keluar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di pelosok desa.
