JAKARTA – Komisi Percepatan Reformasi Polri resmi membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik, dan usulan perbaikan institusi Polri. Langkah ini ditandai dengan peluncuran saluran komunikasi khusus berupa nomor WhatsApp dan alamat email sekretariat.
“Kami mengumumkan email sekretariat reformasi kepolisian dan nomor HP untuk WA. Jadi selama satu bulan ini kami berharap mendapatkan masukan. Karena di HP kami itu banyak sekali masukan, maka kami membuat WA sendiri, WA sekretariat untuk menampung masukan baik yang tertulis melalui email maupun WA,” ungkap Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie usai acara di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).
Masyarakat yang ingin berpartisipasi cukup mengirimkan aspirasi melalui:
- WhatsApp: 081 317 977 771
- Email: Sekretariat.reformasikepolisian@gmail.com)
Jimly menegaskan, semua masukan dari publik akan menjadi bahan utama penyusunan rekomendasi reformasi Polri dalam tiga bulan ke depan.
Sebelumnya, pada Senin (10/11/2025), komisi yang dipimpin langsung Jimly Asshiddiqie ini telah menggelar rapat perdana di Markas Besar Polri. Pertemuan itu membahas strategi kerja intensif tiga bulan pertama serta target kebijakan yang akan diserahkan kepada Presiden.
“Hari ini kami membahas cara bekerja selama tiga bulan, harapannya nanti hasilnya berupa kebijakan ke depan yang akan dilaporkan kepada Presiden,” jelas Jimly.
Dalam waktu dekat, komisi akan menggelar rangkaian rapat mingguan serta dialog terbuka dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi kemasyarakatan, dan LSM.
“Semua kelompok yang punya kepentingan dan aspirasi akan kami dengarkan dalam rangka reformasi Polri,” tegasnya.
Public hearing pertama dijadwalkan pekan depan, sekaligus menginventarisasi usulan awal dari publik. Dalam dua bulan pertama, komisi menargetkan merumuskan rekomendasi konkret dan arah kebijakan reformasi Polri.
Untuk isu-isu mendesak atau bersifat internal, komisi akan langsung menyampaikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang juga tergabung dalam komisi ini.
“Kami akan merekomendasikannya langsung ke internal Polri,” kata Jimly, seraya menambahkan bahwa Kapolri akan menjadi jembatan utama antara hasil kerja komisi dengan struktur kepolisian.
Dengan keterbukaan akses ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri berharap lahir kebijakan yang benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat dan mempercepat transformasi institusi Polri menjadi lebih profesional, modern, dan berintegritas.
