JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, pada Jumat sore, 7 November 2025, resmi melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta. Komisi ini dibentuk sebagai langkah strategis untuk mempercepat reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah berbagai sorotan terhadap kinerja dan penegakan hukum kepolisian.
Berikut ini profil singkat dan rekam jejak para anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang turut mengemban amanah penting tersebut:
1. Jimly Asshiddiqie (Ketua Komisi)
Jimly Asshiddiqie lahir pada 17 April 1956 di Palembang. Ia adalah pakar hukum tata negara yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pertama Indonesia (2003–2008). Jimly banyak terlibat dalam perancangan undang-undang bidang politik dan hukum serta menjadi penasihat pemerintah dalam penyusunan RUU Mahkamah Konstitusi. Ia aktif sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan mendirikan Jimly School of Law and Government. Jimly dikenal berperan penting dalam reformasi kelembagaan hukum dan demokrasi di Indonesia.
2. Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra lahir pada 5 Februari 1956 di Belitung Timur. Ia adalah ahli hukum tata negara, politikus, dan akademisi. Pernah menjabat Menteri Kehakiman dan HAM (1999–2001), Menteri Sekretaris Negara (2004–2007), dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Yusril berpengalaman sebagai pengacara dan tokoh kebijakan hukum nasional serta aktif di berbagai organisasi dakwah Islam dan hukum.
3. Otto Hasibuan
Otto Hasibuan lahir di Pematang Siantar pada 5 Mei 1955. Ia adalah advokat senior yang pernah menjabat Ketua Umum DPP Ikatan Advokat Indonesia (2003–2012). Otto dikenal sebagai pakar hukum ketenagakerjaan dan HAM yang aktif dalam memberikan nasihat hukum dan memimpin sejumlah kasus besar. Selain advokat, Otto juga aktif dalam organisasi profesi hukum dan pembinaan advokat muda.
4. Tito Karnavian
Muhammad Tito Karnavian lahir 26 Oktober 1964 di Palembang. Dia adalah mantan Kapolri (2016–2019) yang kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri. Tito dikenal sebagai tokoh reformis yang menjalankan sejumlah program modernisasi dan profesionalisasi Polri, termasuk memimpin operasi anti-terorisme Densus 88 yang sukses menangkap sejumlah teroris besar, serta memperkuat keamanan nasional.
5. Supratman Andi Agtas
Supratman Andi Agtas lahir 28 September 1969 di Sulawesi Selatan. Ia pernah menjadi anggota DPR RI (2014–2019) dan Direktur Utama Perusahaan Daerah Kota Palu (2005–2012). Supratman memiliki latar belakang sebagai pengacara dan dosen fakultas hukum di Universitas Tadulako, aktif memberikan edukasi hukum dan terlibat dalam bidang pembaruan kebijakan hukum.
6. Mahfud MD
Mohammad Mahfud MD lahir 13 Mei 1957 di Sampang, Madura. Ia akademisi hukum tata negara dan pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (2008–2013) serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2019–2024). Mahfud memiliki rekam jejak sebagai aktivis politik, dosen, dan hakim konstitusi yang konsisten dalam advokasi reformasi hukum dan demokrasi.
7. Idham Azis
Idham Azis lahir 30 Januari 1963 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ia adalah mantan Kapolri (2019–2021) dengan latar belakang kuat di bidang reserse dan anti-teror. Dalam kariernya, Idham dikenal sebagai tokoh yang pernah memimpin operasi penumpasan teroris dan menjaga stabilitas keamanan nasional, memiliki pengalaman panjang di berbagai jabatan strategis di Polri.
8. Badrodin Haiti
Badrodin Haiti lahir 24 Juli 1958. Ia adalah mantan Kapolri periode 2015–2016 yang meraih Adhi Makayasa di AKABRI Kepolisian 1982. Badrodin pernah menjabat Kapolda di beberapa daerah dan Wakapolri sebelum menjadi Kapolri. Ia dikenal berperan dalam reformasi internal Polri dan penguatan penegakan hukum selama masa jabatannya.
9. Ahmad Dofiri
Ahmad Dofiri adalah Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian sejak September 2025. Ia pernah menjadi Wakil Kapolri dan memiliki pengalaman luas dalam manajemen kepolisian dan hubungan masyarakat, memainkan peranan penting dalam konsultasi strategis reformasi institusi Polri.
11. Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Listyo Sigit Prabowo lahir pada 5 Mei 1969. Saat ini menjabat Kapolri yang fokus menjalankan berbagai program reformasi, modernisasi, dan peningkatan profesionalisme Polri. Ia dikenal berkomitmen memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik kepolisian demi membangun citra institusi yang lebih baik di mata masyarakat.
Presiden Prabowo berharap komisi yang terdiri dari tokoh-tokoh berpengalaman lintas bidang hukum dan kepolisian ini dapat merumuskan kebijakan strategis dan melaksanakan reformasi secara menyeluruh dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Komisi ini ditargetkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret guna menciptakan Polri yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Jimly Asshiddiqie menyatakan kesiapannya menjalankan amanah ini dengan fokus pada perbaikan kualitas institusi kepolisian demi kepentingan bangsa dan negara. Dengan perpaduan pengalaman hukum dan kepolisian para anggotanya, komisi ini diharapkan menjadi penggerak utama transformasi positif dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
Pelantikan dan pengangkatan 10 anggota komisi ini merupakan tonggak penting bagi usaha reformasi kelembagaan Polri yang diharapkan memberikan dampak signifikan dan berkelanjutan bagi sistem keamanan dan keadilan di tanah air.
