Setahun Prabowo-Gibran, ATR/BPN Tumpas Mafia Tanah & Amankan Rp9,67 T

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat reformasi sistem layanan pertanahan untuk memutus rantai mafia tanah sejak awal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini tidak hanya menutup celah korupsi, tetapi juga mendorong pendaftaran tanah massal yang berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan, perbaikan internal menjadi kunci utama menghilangkan praktik mafia tanah. “Di awal pemerintahan kami menjabat di Kementerian ATR/BPN, kami sampaikan bahwa yang namanya mafia tanah itu pelan-pelan akan hilang sejalan dengan perbaikan sistem di dalam internal,” ujar Menteri Nusron di Istana Negara, Jakarta pada Senin (21/10/2025).

Reformasi difokuskan pada pembangunan sistem layanan yang akurat, akuntabel, dan anti-manipulasi. Hasilnya, sepanjang 2025, kementerian berhasil menggagalkan potensi kerugian negara senilai Rp9,67 triliun. Angka ini mencakup real loss dari nilai tanah objek sengketa, potential loss dampak proyek, serta fiscal loss akibat hilangnya pajak dan penerimaan negara.

Percepatan Sertifikasi Tanah Capai 4 Juta Bidang

Dalam kurun Oktober 2024–Oktober 2025, Kementerian ATR/BPN mencatatkan 4 juta bidang tanah terdaftar, dengan 2,6 juta bidang di antaranya telah bersertipikat. Target ini terus digenjot untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

Kontribusi ekonomi dari program ini mencapai Rp1.021,9 triliun, terdiri dari:

1. Rp12,4 triliun Pajak Penghasilan (PPH)
2. Rp3,15 triliun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3. Rp25,9 triliun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4. Rp980,5 triliun Hak Tanggungan

Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Nusron Wahid menyerukan konsolidasi internal dan koordinasi antarunit kerja. “Mohon untuk menjadi komitmen bersama. Supaya di Desember nanti target kita semua tercapai,” pungkasnya.

Langkah strategis ini tidak hanya memperkuat tata kelola pertanahan, tetapi juga menjadi fondasi pencegahan sengketa tanah dan pendorong investasi di sektor properti nasional.