Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki fase baru. Setelah mencuatnya aspirasi untuk mengganti Gus Yahya dari posisi Ketua Umum, PBNU kini resmi menetapkan adanya pejabat sementara di pucuk kepemimpinan organisasi.
Keputusan itu diambil dalam rapat pleno PBNU yang digelar pada Selasa (8/12) di Hotel Sahid Jakarta. Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Umum Tanfidziyah, Zulfa Mustofa, ditunjuk sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU. Penetapan ini disebut diterima dengan baik oleh seluruh peserta yang hadir.
“Ada dua agenda rapat pleno. Pertama, penyampaian risalah rapat harian Syuriah tanggal 20 November 2025. Alhamdulillah seluruh peserta dapat menerima hasil rapat tersebut,” ujar Mohammad Nuh, pimpinan rapat pleno, di Hotel Sultan Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
“Agenda kedua adalah penetapan Pejabat Ketua Umum PBNU, yaitu Yang Mulia Bapak Zulfa Mustofa,” lanjutnya.
Menjabat Hingga Muktamar 2026
Dalam rapat itu dijelaskan bahwa masa tugas Zulfa sebagai Pj Ketum PBNU akan berlangsung hingga gelaran Muktamar NU 2026. PBNU menargetkan Muktamar tersebut digelar sebelum akhir tahun, namun bukan dipercepat. Langkah ini justru diambil untuk mengembalikan siklus pelaksanaan muktamar ke pola semula.
“Mudah-mudahan sebelum atau setelah Hari Raya Haji bisa dilaksanakan. Namun, kita masih memiliki agenda besar, mulai dari peringatan satu abad masehi NU pada 31 Januari 2026, konferensi besar, hingga Munas sebelum menuju Muktamar,” jelas Nuh.
Usai ditunjuk sebagai Pj Ketum, Zulfa Mustofa menyampaikan harapannya agar penetapan ini sekaligus menutup polemik yang sebelumnya mencuat di internal PBNU.
“Saya berharap dengan ditunjuknya saya sebagai Pejabat Ketua Umum, ketidakpastian itu selesai,” ujarnya.
