JAKARTA – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Faisol Riza, menyindir PDIP yang kini mempersoalkan kenaikan PPN menjadi 12%. Padahal, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu sebelumnya ikut menyetujui pengesahan kebijakan tersebut.
“PDIP kan ikut menyetujui saat pengesahan. Silakan teman-teman PDIP berargumentasi kembali dalam sidang Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, kenapa dulu menyetujui, lalu sekarang menolak,” katanya kepada wartawan.
Faisol menyarankan jika PDIP merasa keberatan terhadap penerapan PPN 12%, langkah yang tepat adalah menguji kebijakan tersebut melalui Judicial Review.
“Kalau memang keberatan dengan pemberlakuan PPN 12% sesuai dengan UU HPP, masyarakat sebaiknya menguji melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.
Dia menambahkan, pemerintah perlu diberi kesempatan untuk menjalankan undang-undang ini demi menjaga stabilitas fiskal nasional dan keberlangsungan berbagai jenis subsidi untuk rakyat.
“Berilah kesempatan pemerintah untuk menjalankannya. Toh, kalau pajak kembali, itu juga tetap untuk rakyat melalui belanja pemerintah, seperti bansos atau subsidi listrik, elpiji, dan BBM. Masa PDIP sekarang lebih setuju pencabutan subsidi untuk rakyat?” terangnya.
Menurut Faisol, pajak adalah cerminan eksistensi sebuah negara dan bangsa. Pajak digunakan untuk kepentingan bersama, dan semakin maju negara, semakin besar pula rasio pajaknya. Negara besar membutuhkan pajak besar untuk membiayai pembangunan.
“Indonesia saat ini sudah menjadi anggota G20 dan G8, karena tergolong sebagai negara besar. Maka, wajar jika pendapatan negara dituntut semakin besar dari sektor pajak,” ujarnya.
Faisol kembali mengajak semua pihak untuk memberi kesempatan kepada pemerintahan Prabowo guna menyukseskan program-program untuk kesejahteraan rakyat.
“Kalau kita tidak menambah pajak, dari mana kita akan membiayai gaji guru, sertifikasi guru, pembangunan gedung sekolah, 3 juta rumah untuk rakyat, makan bergizi gratis, dan lainnya? Pajak adalah sarana kita untuk membangun. Kalau tidak nambah PPN, kita pasti sudah memangkas subsidi bahkan bisa mencabut banyak jenis subsidi,” ujarnya.
Mantan Aktivis 98 ini juga menekankan perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan belanja pemerintah.
“Sekali lagi, berikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan UU terkait PPN 12%. Kita awasi pelaksanaannya agar tidak disalahgunakan atau terjadi kebocoran. Setelah itu, kita evaluasi bersama pelaksanaannya,” tutup Faisol.
