JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pemerintah berhasil memastikan seluruh siswa madrasah di wilayah terdampak banjir di Sumatra tetap melanjutkan kegiatan belajar tanpa hambatan.
Dalam Rapat Koordinasi bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026), Menag menyampaikan capaian signifikan hasil kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga keberlangsungan pendidikan.
“Komitmen kita jelas, pendidikan tidak boleh berhenti karena bencana. Berdasarkan data per 11 Februari 2026, kami pastikan 100 persen siswa madrasah tetap belajar.”
“Sebanyak 90,5 persen siswa sudah belajar normal di madrasah asal, sementara sisanya melalui sistem shift maupun di tenda darurat dan menumpang,” ujarnya di Kompleks Senayan.
Menag juga melaporkan kemajuan pemulihan sarana pendidikan dan tempat ibadah pascabencana. Dari total 773 madrasah terdampak, sebanyak 651 unit atau 84 persen telah beroperasi kembali secara penuh.
Hal serupa terjadi di lingkungan pesantren, di mana 883 dari 1.173 pesantren yang terdampak (sekitar 75 persen) telah menjalankan kegiatan seperti semula, dengan dukungan relawan dan masyarakat sekitar.
“Pemulihan aspek spiritual juga menjadi prioritas. Kami melaporkan bahwa 97 persen rumah ibadah, atau sebanyak 1.553 unit dari total 1.593 rumah ibadah yang terdampak, kini sudah berhasil difungsikan kembali oleh masyarakat,” jelas Menag.
Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja lapangan yang solid antara tim relawan Kemenag dan masyarakat.
Mereka menerapkan manajemen bencana secara responsif, membangun ruang kelas darurat, serta menyalurkan bantuan cepat kepada pengelola fasilitas keagamaan.
Dalam rangka mempercepat rekonstruksi menyeluruh, Kementerian Agama mengajukan usulan pendanaan khusus melalui Rincian Output Direktif Presiden senilai Rp702,98 miliar dari anggaran Rupiah Murni.
Anggaran tersebut diarahkan untuk memperbaiki bangunan madrasah, pesantren, dan rumah ibadah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat, serta relokasi fasilitas di zona rawan bencana.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan melalui Direktif Presiden ini benar-benar menyentuh masyarakat, sehingga jantung kehidupan sosial dan pendidikan di Sumatera kembali berdenyut normal,” pungkas Nasaruddin Umar.
Rapat tersebut dihadiri pimpinan Satgas DPR RI, perwakilan kementerian dan lembaga di bawah Kabinet Merah Putih, serta anggota Satgas DPR RI yang membahas percepatan pemulihan di wilayah terdampak.***
