JAKARTA – Investasi sektor stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta di Indonesia dipastikan tetap bergulir kencang meski sempat terganjal isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menegaskan komitmen kuat dari para pemain besar seperti BP dan Shell untuk terus ekspansi, didukung penyesuaian kebijakan impor mulai 2026.
Penguatan ini menjadi sinyal positif bagi iklim investasi energi nasional, di mana pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berperan aktif menyelesaikan hambatan operasional. Langkah ini diharapkan mendongkrak target pertumbuhan ekonomi melalui realisasi investasi yang stabil hingga lima tahun ke depan.
Respons Cepat Pemerintah Hadapi Keluhan Industri
Isu kelangkaan BBM non-subsidi sempat menjadi sorotan utama para pelaku usaha swasta, yang mengadu ke BKPM terkait pembatasan kuota impor yang memengaruhi rencana ekspansi bisnis mereka. Pertemuan intensif digelar pada Selasa (7/10/2025), melibatkan perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta perusahaan seperti Pertamina Patra Niaga, Shell, BP-AKR, dan Exxon.
Dalam kesempatan itu, Todotua Pasaribu menjelaskan bahwa diskusi difokuskan pada jaminan kelangsungan investasi. “Hari ini kami dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, kami mengundang khususnya dari hadir di sini ada Dirjen Migas Kementerian ESDM dan juga teman-teman dari BPH Migas dan juga ada para pelaku usaha di sektor downstream oil and gas di pelayanan SPBU, dalam hal ini ada Pertamina Patra Niaga, kemudian ada dari Shell, ada dari BP-AKR, kemudian Exxon,” ujar Todotua di Kantor BKPM, Jakarta, usai pertemuan.
“Jadi kita kumpul pada hari ini karena memang masuknya surat dari para pelaku usaha ini, swasta ini kepada kementerian kami. Ini keterkaitannya mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di negara kita.” terangnya.
Komitmen Ekspansi SPBU Swasta yang Tak Goyah
Pasca-pertemuan, Todotua menegaskan bahwa semua pihak telah sepakat melanjutkan rencana investasi tanpa hambatan signifikan.
“(Investasinya) Tetap jalan. Kemarin semua commit. Semuanya. Baik BP, Shell, semua,” ujar Todotua di Jakarta, dikutip Minggu (12/10/2025). “Kita bilang, oke ya, aman ya. Jalan terus semuanya, enggak ada yang berubah. Mereka semua commit,” katanya.
Meski mengakui adanya gangguan sementara akibat pembatasan kuota, Todotua optimistis dengan penyesuaian alokasi impor BBM untuk 2026.
“Iya (ekspansi terganggu). Ya, karena kan memang adanya pembatasan kuota itu menjadi cukup terganggu. Tetapi kan juga dari sisi Kementerian ESDM-nya juga, mereka butuh menyesuaikan juga. Dalam neraca neraca kuota importnya mereka. Sehingga nanti ini akan dilihat tahun depan,” jelas Todotua.
Lebih lanjut, ia menyoroti kemampuan para pelaku usaha dalam memprediksi dinamika pasar. “Masing-masing player, dia sudah bisa prediksi nih. Itu yang kita sesuaikan. Rencana planning pengembangannya seperti apa, ya kan? Rencana planning penjualannya, masing-masing sudah bisa menaikkan,” lanjutnya.
Contoh nyata komitmen ini terlihat pada rencana BP, yang menargetkan pembangunan hingga 250 SPBU baru di Indonesia hingga 2030.
“Itu schedule planning-nya mereka tetap berjalan. Tahun ini mereka ada penambahan sekitar berapa ya? 10 atau 20. Berjalan terus semuanya,” tambah Todotua.
Dampak Positif bagi Ekonomi dan Kebijakan Impor BBM
Pembatasan kuota impor BBM non-subsidi saat ini dipicu oleh fluktuasi permintaan dan konsumsi masyarakat, yang memerlukan penyesuaian neraca nasional. Namun, BKPM menekankan peranannya sebagai fasilitator untuk menjaga momentum investasi, baik yang sudah berjalan maupun rencana baru.
“Kita mau memastikan bahwa negara hadir di sini dalam mengelola isu mengenai keberadaan investasi mereka. Karena para pelaku usaha ini juga sudah punya planning terhadap investasi yang existing (sudah berjalan) dan planning-planning investasi mereka ke depannya,” ungkap Todotua.
“Intinya dalam konteks investasi ini kita tidak hanya berbicara terhadap *new investment* yang akan masuk dan akan bangun tetapi kita juga bagaimana mengelola *existing investment*, karena investasi itu pada dasarnya akan mempunyai *impact* terhadap ekosistem ekonomi,” lanjutnya.
Dengan solusi ini, diharapkan sektor SPBU swasta tidak hanya bertahan, tetapi juga berkontribusi optimal terhadap target ekonomi pemerintah. Realisasi investasi yang stabil akan memperkuat rantai pasok energi, mendukung mobilitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan sektor hilir migas.
