JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permintaan maaf sekaligus ucapan terima kasih kepada masyarakat luas, mulai dari netizen, kalangan guru, hingga para pelaku usaha.
Pernyataan itu muncul setelah rumah pribadinya di kawasan Jalan Mandar, Bintaro, Jakarta Selatan, menjadi sasaran penjarahan ratusan massa pada Minggu (30/8/2025) dini hari.
Dalam unggahan resmi di akun Instagram pribadinya, Senin (1/9/2025), Sri Mulyani menegaskan bahwa dukungan, doa, dan simpati dari publik telah menjadi energi moral di tengah ujian berat yang ia alami.
Ia menekankan, insiden tersebut tidak akan mengurangi komitmennya untuk terus mengabdi demi bangsa dan negara.
“Terimakasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media masa, pelaku usaha UMKM, Koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian, juga nasihat,” tulisnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengakui masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Ia memohon maaf atas kekurangan dalam kinerjanya dan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan.
“Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” lanjutnya.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa dengan cara yang bermartabat, bukan dengan kekerasan atau perpecahan.
Baginya, membangun Indonesia adalah perjalanan panjang yang penuh tantangan, sama seperti yang telah dilalui para pendahulu bangsa.
Sebagai pejabat negara, ia menegaskan sumpah jabatannya untuk menegakkan UUD 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan.
“UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan Partisipasi Masyarakat secara terbuka dan transparan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, masyarakat tetap memiliki jalur hukum jika merasa hak konstitusionalnya dilanggar, yakni melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi.
Sedangkan jika implementasi undang-undang menyimpang, publik dapat menempuh jalur pengadilan hingga Mahkamah Agung. Menurutnya, itulah mekanisme demokrasi yang beradab, meski belum sempurna.
“Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi,” tegas Sri Mulyani.
Ia juga mengingatkan bahwa tugas negara harus dijalankan dengan amanah, integritas, transparansi, serta larangan tegas terhadap praktik korupsi.
Menurutnya, mengemban amanah publik adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang sangat besar.
“Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom – empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia,” pungkasnya.***
