JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto mengungkap secara terbuka alasan di balik kebijakan pemangkasan anggaran belanja negara yang dinilai tidak produktif sebagai langkah strategis menjaga keuangan negara tetap sehat.
Dalam program “Presiden Prabowo Menjawab”, Kamis (19/3/2026) yang melibatkan pakar dan jurnalis, ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan upaya krusial untuk menutup celah kebocoran yang berpotensi berujung pada praktik korupsi.
Presiden menilai bahwa tanpa langkah tegas tersebut, dana publik berisiko besar disalahgunakan karena lemahnya efektivitas penggunaan anggaran di berbagai sektor pemerintahan.
Prabowo menyebut bahwa pada tahap awal kebijakan efisiensi, pemerintah berhasil mengamankan penghematan hingga Rp308 triliun dari anggaran pemerintah pusat.
“Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi,” jelas Prabowo.
Lebih jauh, ia mengaitkan kebijakan tersebut dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang mencerminkan tingkat efisiensi investasi suatu negara.
Menurutnya, posisi ICOR Indonesia yang berada di angka 6,5 menunjukkan ketidakefisienan signifikan dibandingkan negara lain seperti Thailand dan Malaysia yang berada di angka 4 serta Vietnam di kisaran 3,6.
Tingginya angka ICOR tersebut menggambarkan bahwa Indonesia membutuhkan modal jauh lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama dibandingkan negara tetangga.
Dengan total APBN yang mendekati Rp3.700 triliun atau sekitar US$230 miliar, Prabowo memperkirakan terdapat inefisiensi hingga 30 persen atau setara US$75 miliar.
“Jadi angka ini artinya 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau US$230 miliar. 30% dari itu maka US$75 miliar. Ini tidak efisien,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa langkah efisiensi yang sudah dilakukan saat ini masih merupakan tahap awal dan akan terus diperluas ke berbagai sektor pengeluaran negara.
Fokus penghematan diarahkan pada belanja rutin yang dinilai tidak memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Beberapa pos yang dipangkas meliputi kegiatan seremonial, pengadaan alat tulis kantor, serta anggaran rapat dan seminar yang kerap dilakukan di luar kantor.
Prabowo juga menyoroti praktik pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan berulang hampir setiap tahun tanpa evaluasi kebutuhan yang jelas.
Selain itu, ia mengkritisi banyaknya kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh persoalan mendasar seperti kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan potensi krisis, Prabowo menekankan pentingnya perubahan pola kerja dan efisiensi di sektor tenaga kerja.
Ia mencontohkan sejumlah kebijakan di negara lain yang mulai mengurangi hari kerja dan menerapkan sistem kerja fleksibel.
“Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari 5 jadi 4, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu Covid kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah,” tambah Prabowo.
Langkah-langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat daya tahan ekonomi sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara optimal dan tepat sasaran.***
