JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengakselerasi inisiatif pemberdayaan sosial menyusul capaian signifikan dalam penurunan tingkat kemiskinan nasional.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin berkurang 200 ribu jiwa dibanding September 2024.
Menanggapi perkembangan ini, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan pemerintah akan meningkatkan orkestrasi kebijakan antar lembaga untuk mempercepat pemberdayaan.
“Mereka akan kita fokuskan untuk menjadi berdaya dan sejahtera,” kata Menko Muhaimin Iskandar dalam pernyataan resmi di Jakarta, Minggu (27/7/2025).
Muhaimin menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian/lembaga guna mempercepat mobilitas sosial kelompok miskin menuju kemandirian ekonomi.
Ia menyebut setidaknya 210 ribu warga berhasil keluar dari garis kemiskinan berkat intervensi kebijakan strategis yang terus dikembangkan.
Salah satu prioritas saat ini adalah menjangkau 2,38 juta orang yang masih berada dalam kategori kemiskinan ekstrem.
BPS mencatat, angka kemiskinan ekstrem menurun sekitar 400 ribu orang sejak September 2024.
Penurunan ini menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan berbasis data untuk mengoptimalkan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Menko PM memastikan pendekatan yang digunakan selaras dengan arahan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan.
“Model-model upaya pengentasan kemiskinan terus kami perkuat dan kembangkan dengan mengorkestrasikan kementerian/lembaga terkait,” katanya.
Langkah-langkah strategis tersebut diarahkan untuk merealisasikan target ambisius: nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026.
Pemerintah juga tengah memanfaatkan angka kemiskinan terbaru sebagai basis validasi untuk memperbaiki mekanisme program dan alokasi sumber daya agar lebih presisi dan berdampak.
Dalam konteks pemberdayaan, pendekatan yang digunakan bukan hanya menyasar bantuan langsung, melainkan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dari dalam melalui pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, dan koneksi ke pasar.
Dengan strategi ini, pemberdayaan masyarakat bukan hanya slogan, tetapi menjadi fondasi menuju pembangunan berkelanjutan dan inklusif.***
