JAKARTA – Lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti abrasi pantai, banjir rob, dan cuaca ekstrem yang semakin tak terduga.
Untuk mengatasi ancaman ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkolaborasi dengan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) menggelar seminar bertajuk “Ancaman Dari Tepi Pantai: Mencari Strategi Nasional untuk Resiliensi Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil”. Acara ini menjadi sorotan pada hari ketiga The 4th Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jumat (12/9).
Seminar ini dirancang untuk merangkum pengalaman praktis dari berbagai daerah, guna merumuskan kebijakan nasional yang lebih tangguh menghadapi risiko bencana pesisir.
Dengan fokus pada inovasi lokal dan kolaborasi multipihak, para pakar berbagi solusi konkret yang bisa diterapkan segera, di tengah proyeksi kerugian ekonomi hingga Rp72,9 triliun akibat ketidaksiapan wilayah pantai terhadap bencana.
Praktik Baik dari Lapangan: Integrasi Komunitas dan Inovasi Teknologi
Sesi pertama, Ignite Stage I: Berbagi Praktik Baik, dibuka oleh perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI), Ridwan S. Carman. Ia menyoroti peran PMI dalam mendukung pemerintah melalui optimalisasi sumber daya akar rumput. “PMI bertugas mendampingi pemerintah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan mengintegrasikan PMI yang banyak bekerja di akar rumput bersama akademisi dan tokoh agama,” ujarnya. Sinergi ini, lanjutnya, krusial untuk membangun ketangguhan masyarakat pesisir yang sering terabaikan.
Selanjutnya, dua pakar dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN), Brigadir Jenderal TNI Susanto dan Laksamana Pertama TNI Yanda Dwira Firman mempresentasikan mandat UNHAN dalam mitigasi banjir pasang surut di Muara Angke, Jakarta. Mereka mengusulkan pembangunan rumah apung dan rumah panggung, disertai penataan ulang pemukiman pesisir untuk mengurangi dampak genangan.
Abdul Wahib Situmorang dari Yayasan CARE Peduli (YCP) menambahkan bukti empiris dari lapangan: wilayah dengan mangrove utuh mengalami kerusakan gelombang hingga 50% lebih ringan dibandingkan area tanpa vegetasi pantai. Ia menekankan keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan utama di garis depan, untuk memastikan program restorasi mangrove lebih inklusif dan berkelanjutan.
Panel Diskusi: Dari Kebijakan hingga Dampak Ekonomi Perubahan Iklim
Transisi ke sesi panel, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, sebagai pembicara kunci, menggarisbawahi urgensi resiliensi di kepulauan Indonesia yang mayoritas berada di zona rawan bencana (merah dan kuning). Mengacu pada Tragedi Tsunami Aceh 2004 sebagai pelajaran berharga, ia menyatakan,
“Kepulauan di Indonesia berzona merah dan kuning, kita harus melihat bahwa risiko akan lebih tinggi, tapi bukan berarti kita menyerah.” Raditya menegaskan bahwa tantangan ini justru menjadi katalisator untuk kesadaran kolektif, agar bangsa tak menyerah melainkan beradaptasi secara proaktif.
Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Mohamad Rahmat Mulianda, melanjutkan dengan analisis tantangan pembangunan: pergeseran penduduk akibat penggenangan pesisir bisa mengganggu tata ruang nasional.
“Ini sangat rentan untuk terjadi pergeseran tata ruang. Kondisi ini harus dikelola dengan baik untuk mencegah dampak buruk yang berkelanjutan,” katanya.
Ia memperingatkan potensi kerugian Rp72,9 triliun terhadap sektor ekonomi jika mitigasi bencana pesisir diabaikan.
Melalui daring, Direktur Perencanaan Ruang Perairan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Abdi Tunggal Priyanto, mendorong perencanaan ruang laut terintegrasi yang memasukkan faktor mitigasi.
“Penurunan daya dukung lingkungan dan sosial terjadi akibat tata ruang di wilayah pesisir yang sangat kompleks. Hal ini diperparah dengan kondisi penurunan tanah,” ungkapnya, menyoroti kompleksitas subsidence tanah di pesisir.
Ahmad Baihaqi, Manajer Program Bidang Lingkungan Dompet Dhuafa, berbagi kisah inspiratif dari Timur Sloko, Demak. Di sana, proyek tol laut dan tanggul justru memicu rob dan kekeringan. Responsnya: program konservasi mangrove berbasis budaya, di mana warga menanam pohon di atas kuburan leluhur.
“Motivasi utamanya bukan sekadar ekologis, tetapi juga kultural, di mana masyarakat menanam mangrove di atas kuburan leluhur mereka sebagai upaya untuk ‘mempertahankan sumber makanan’ bagi arwah mereka,” jelasnya.
Menutup panel, Ketua Umum MPBI, Avianto Amri, menyodorkan lima rekomendasi strategis: (1) Kebijakan nasional relokasi bencana; (2) Pelibatan masyarakat bermakna; (3) Relokasi sebagai opsi terakhir; (4) Integrasi dengan ruang adaptif dan resiliensi pesisir; (5) Cetak biru ketangguhan untuk pesisir dan pulau kecil. Diskusi lanjutan membahas *slow-onset disaster* seperti abrasi lambat, serta Pooling Fund Bencana sebagai pendanaan inklusif untuk relokasi.
Inovasi Komunitas: Dari Pendidikan hingga Pengelolaan Sampah Laut
Sesi Ignite Stage II menampilkan inisiatif berbasis masyarakat. Jagat Patria dari Yayasan Penabulu merekomendasikan keterlibatan warga dalam kebijakan, penguatan pengetahuan lokal, dan mitigasi komunitas untuk restorasi ekosistem pantai.
Bagas Dwi Satriyo, Kepala Deputi Manajemen Bencana Rumah Zakat, berfokus pada kelompok perempuan dan pemuda dalam pengelolaan mangrove, dengan mendengarkan aspirasi mereka untuk strategi yang lebih tepat sasaran.
Puncak sesi ditutup Mahariah Sandri dari Women in Local Humanitarian Leadership (WLHL), yang memaparkan program pendidikan iklim untuk anak-anak.
“Anak-anak SMA yang kami didik yang akan menjadi mentor adik-adik mereka. Kemudian membuat Lab Plastik menggunakan teknologi pengolahan sampah lautan untuk diubah menjadi BBM. kami buat model Rumah Lestari, melakukan kegiatan Circulating Island, dari 100 pulau lebih hanya ada 11 pulau yang berpemukiman, untuk menyelesaikan persoalan lingkungan dan lebih bertahan di tengah-tengah dampak perubahan iklim,” ceritanya.
Inisiatif ini menargetkan 100+ pulau kecil, dengan hanya 11 yang berpenghuni, untuk membangun ketahanan lingkungan jangka panjang.
ADEXCO 2025, yang dibuka Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno pada 10 September, terintegrasi dalam Indonesia Energy & Engineering Series 2025 (IEE Series 2025) bersama Construction Indonesia, Concrete Show South-east Asia – Indonesia, dan Water Indonesia. Acara ini menegaskan komitmen Indonesia sebagai pusat inovasi resiliensi Asia, dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas nasional, mendorong teknologi lokal, dan sinergi global.
