JAKARTA – Survei nasional terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menembus angka 79,9 persen, dengan komitmen serius pemerintah dalam pemberantasan korupsi menjadi penopang utama penilaian positif masyarakat.
Hasil tersebut dirilis Indikator Politik Indonesia berdasarkan survei yang digelar pada 15–21 Januari 2026 atau sekitar satu tahun tiga bulan sejak Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang dipilih menggunakan metode simple random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai capaian kepuasan ini tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan fase awal pemerintahan presiden-presiden sebelumnya.
“Kalau dijumlahkan antara responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas, angkanya mencapai 79,9 persen. Ini sangat tinggi untuk ukuran approval rating seorang presiden,” ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil surveinya secara daring, Minggu (8/2).
Ia mengungkapkan bahwa ketika responden diminta menjelaskan alasan kepuasan, upaya pemberantasan korupsi muncul sebagai jawaban paling dominan.
“Kalau ditanya apa yang membuat mereka puas, alasan utamanya adalah memberantas korupsi,” ujarnya.
Burhanuddin menambahkan bahwa temuan ini mencerminkan perubahan cara publik memandang kepemimpinan Presiden Prabowo dalam periode awal pemerintahannya.
“Sebelumnya, Pak Prabowo lebih banyak dipersepsikan sebagai sosok yang tegas. Namun sejak Oktober 2025, variabel yang paling menentukan kepuasan di kalangan pendukungnya adalah pemberantasan korupsi,” kata Burhanuddin.
Selain isu antikorupsi, kepuasan publik juga diperkuat oleh intensitas pemerintah dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial di tengah dinamika nasional sepanjang 2025.
Menurut Burhanuddin, modal politik yang kuat sejak awal pemerintahan turut membantu menjaga persepsi positif publik terhadap Presiden Prabowo.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa konsistensi kebijakan, khususnya dalam agenda pemberantasan korupsi, akan menjadi penentu utama keberlanjutan kepercayaan masyarakat.
“Evaluasi publik ini harus dijaga. Kalau tidak bisa diterjemahkan dalam dukungan politik yang berkelanjutan, tentu akan menjadi persoalan tersendiri,” pungkasnya.***
