Lembaga survei Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis hasil riset opini publik terbaru yang merekam tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, mayoritas publik—yakni 65,4 persen responden—menyatakan puas atas kinerja pemerintah secara umum.
Survei nasional ini digelar pada rentang 26 September hingga 6 Oktober 2026 menggunakan metode wawancara tatap muka langsung (face-to-face interview).
Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, memaparkan bahwa jajak pendapat tersebut melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara proporsional melalui metode multistage random sampling di 38 provinsi di seluruh Indonesia, dengan tingkat kepercayaan (confidence level) mencapai 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,83 persen.
“Jika digabungkan antara yang sangat puas dengan yang puas, totalnya ada 65,4 persen. Sementara ada sekitar 32,5 persen yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas, serta 2,1 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab,” ujar Adi Prayitno saat memaparkan hasil survei secara virtual, Minggu (18/10/2026).
Rincian Angka Kepuasan Kinerja Pemerintah Secara Umum
Dalam survei ini, responden disodorkan pertanyaan terkait tingkat kepuasan terhadap jalannya pemerintahan Republik Indonesia:
-
Sangat Puas: 6,8%
-
Puas: 58,6% (Total Puas: 65,4%)
-
Tidak Puas: 25,7%
-
Sangat Tidak Puas: 6,8% (Total Tidak Puas: 32,5%)
-
Tidak Tahu / Tidak Jawab: 2,1%
Tingkat Kepuasan Personal terhadap Presiden Prabowo
Selain mengevaluasi kinerja kabinet dan instansi pemerintah secara kolektif, PPI turut mengukur tingkat kepuasan publik secara spesifik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Hasilnya menunjukkan apresiasi yang solid dari masyarakat:
-
Sangat Puas: 2,9%
-
Puas: 62,3% (Total Kepuasan Personal: 65,2%)
-
Tidak Puas: 19,4%
-
Sangat Tidak Puas: 8,7% (Total Ketidakpuasan: 28,1%)
-
Tidak Tahu / Tidak Jawab: 6,7%
Capaian angka kepuasan di kisaran 65 persen ini mencerminkan dinamika persepsi publik yang terjaga stabil di tengah berbagai tantangan kebijakan makroekonomi, isu sosial, hingga penanganan krisis lingkungan nasional yang tengah dikawal pemerintah.
