JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menetapkan target besar penguatan ketahanan gizi nasional di wilayah Papua.
Presiden Prabowo menugaskan Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Papua bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo saat memimpin pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua bersama unsur KEPP-OKP yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12).
Dalam forum strategis itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memaparkan bahwa Papua ditargetkan telah memiliki 2.500 SPPG paling lambat Maret 2026 sebagai tahap awal percepatan program.
Dari total target tersebut, sekitar 1.400 SPPG direncanakan dibangun dan beroperasi di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pangan dan layanan dasar.
Prabowo menyambut optimisme rencana tersebut namun tetap mengingatkan adanya tantangan berat berupa kondisi geografis Papua yang berpotensi memperlambat proses pembangunan dan distribusi logistik.
Meski demikian, Kepala Negara berharap seluruh SPPG di Papua dapat beroperasi penuh paling lambat lima bulan setelah target Maret 2026 tersebut.
“Yang jelas, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi.”
“Kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus, tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi,” ujar Prabowo kala memberi pengarahan kepada kepala daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara, Selasa (15/12).
Target ini mencerminkan lonjakan signifikan dibandingkan kondisi terkini fasilitas SPPG di Papua yang saat ini masih berjumlah ratusan unit.
Dadan menjelaskan bahwa hingga kini Papua telah memiliki 179 SPPG yang tersebar di enam provinsi hasil pemekaran wilayah.
Secara rinci, sebanyak 65 SPPG berada di Provinsi Papua, 42 SPPG di Papua Barat, 30 SPPG di Papua Tengah, 28 SPPG di Papua Barat Daya, 8 SPPG di Papua Selatan, dan 5 SPPG di Papua Pegunungan.
BGN menilai peluang pencapaian target cukup realistis karena tingginya minat investor untuk membangun fasilitas SPPG di kawasan timur Indonesia tersebut.
Apabila seluruh rencana berjalan sesuai target, jaringan SPPG di Papua diproyeksikan mampu melayani sekitar 750 ribu penerima manfaat.
Namun demikian, tantangan terbesar terletak pada kebutuhan anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah barat Indonesia akibat mahalnya biaya logistik dan distribusi bahan pangan.
“750 ribu (penerima manfaat) kalau di Jawa kan (anggarannya) Rp7,5 triliun, jadi untuk di Papua kemungkinan akan mencapai sekitar Rp25 triliun,” tuturnya.***
