BANGKOK, THAILAND – Sebanyak 40 warga Uighur ke China dideportasi oleh pemerintah Thailand. Aksi pemerintah Thailand memicu protes keras dari kelompok aktivis Hak Asasi Manusia.
Menurut aktivis Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa mereka berisiko menghadapi penyiksaan atau bahkan kematian di negara tersebut.
Deportasi ini terjadi meskipun ketegangan internasional semakin meningkat terkait perlakuan terhadap minoritas Uighur di wilayah Xinjiang, China.
Menurut laporan yang dilansir BBC dan Reuters pada Minggu (2/3/2025), kelompok tersebut diperkirakan terbang ke Xinjiang pada Kamis (27/2) setelah hampir sepuluh tahun ditahan di sebuah pusat penahanan di Bangkok.
China sering mendapat tuduhan terkait pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran di wilayah Xinjiang, yang menurut beberapa laporan, bisa termasuk genosida terhadap etnis Uighur dan kelompok Muslim lainnya. Namun, Beijing secara tegas membantah semua tuduhan tersebut.
Deportasi yang Memicu Protes Internasional
Tindakan Thailand ini bukanlah yang pertama kali, namun menjadi yang pertama setelah lebih dari satu dekade. Deportasi ini dilakukan secara diam-diam setelah adanya kekhawatiran dari Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Media Thailand melaporkan bahwa beberapa truk, dengan jendela yang ditutupi plastik hitam, meninggalkan pusat penahanan Bangkok pada pagi hari Kamis. Kemudian, penerbangan tak terjadwal oleh China Southern Airlines terlihat meninggalkan Bangkok dan akhirnya mendarat di Xinjiang.
Pemerintah Thailand mengonfirmasi bahwa keputusan deportasi tersebut diambil setelah mempertimbangkan bahwa menahan individu lebih dari sepuluh tahun tanpa pembenaran adalah sesuatu yang tidak bisa diterima.
Selain itu, Thailand juga menyebutkan bahwa negara ketiga tidak bersedia menerima mereka, dengan Turki yang sebelumnya menjadi tempat perlindungan bagi Uighur menolak untuk memberikan suaka.
Pengaruh Keputusan Thailand & Dunia Internasional
Keputusan Thailand memicu reaksi keras, dengan kedutaan besar Amerika Serikat mengeluarkan peringatan keamanan untuk warganya di Thailand hanya sehari setelah deportasi tersebut.
Peringatan ini mengingatkan bahwa deportasi seperti ini sebelumnya pernah memicu kekerasan. Pada 2015, deportasi 100 warga Uighur ke China memicu serangan bom mematikan di sebuah kuil di Bangkok, yang menewaskan 20 orang dalam serangan terburuk yang pernah terjadi di negara itu.
Pemerintah China sendiri mengklaim bahwa 40 individu yang dideportasi adalah “imigran ilegal” yang dipulangkan berdasarkan hukum internasional dan peraturan yang berlaku di Thailand. Namun, Beijing tidak mengonfirmasi bahwa mereka adalah warga Uighur. Media pemerintah China lebih jauh menyatakan bahwa mereka adalah korban organisasi kriminal dan berusaha meninggalkan China secara ilegal.
Di sisi lain, Jepang juga mengeluarkan peringatan keamanan kepada warganya di Thailand setelah kejadian ini, meskipun menegaskan bahwa hal itu tidak merubah penilaian risiko terhadap Thailand secara keseluruhan.
Tantangan Global dalam Perlindungan HAM
Deportasi ini menggambarkan betapa rumitnya hubungan internasional dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Meskipun Thailand berargumen bahwa keputusan ini berdasarkan prinsip hukum internasional, kenyataan bahwa mereka tidak dapat menemukan negara ketiga yang bersedia menerima warga Uighur ini menyoroti ketegangan diplomatik yang lebih luas.
Masyarakat internasional terus mendesak agar lebih banyak negara membuka pintu bagi pengungsi Uighur yang mencari perlindungan, namun kenyataannya, banyak negara yang lebih memilih untuk tetap menjaga hubungan baik dengan China.
Dengan ketegangan yang terus berkembang, tantangan bagi negara-negara di seluruh dunia untuk menjaga keseimbangan antara prinsip hak asasi manusia dan kepentingan diplomatik akan semakin kompleks.
