JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengguncang panggung ekonomi global dengan ancaman keras terhadap kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan).
Dalam pernyataan terbarunya, Trump menegaskan bahwa aliansi negara-negara berkembang ini akan segera bubar jika terus menantang dominasi ekonomi AS.
Ancaman ini disertai dengan rencana penerapan tarif impor tambahan sebesar 10% untuk seluruh anggota BRICS, yang dinilai sebagai respons terhadap kritik kelompok tersebut terhadap kebijakan AS.
“Negara manapun yang bersekutu dengan kebijakan Anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan tarif tambahan 10%. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini,” katanya sebagaimana dikutip dari Aljazeera pada Rabu (9/7).
Pernyataan ini muncul setelah BRICS mengeluarkan pernyataan bersama yang mengkritik kebijakan perang dagang AS dan serangan militer terbaru di Iran, yang dianggap Trump sebagai provokasi.
Reaksi Dunia terhadap Ancaman Trump
Ancaman Trump ini memicu reaksi beragam di kalangan negara-negara BRICS. Rusia, melalui juru bicaranya, menegaskan bahwa BRICS bukan aliansi anti-AS, melainkan wadah kerja sama ekonomi untuk kepentingan bersama.
“Rusia menegaskan BRICS bukan merupakan aliansi anti-Amerika dan dengan tegas menolak penggunaan bahasa ancaman dan manipulasi dalam hubungan internasional,” demikian pernyataan resmi Rusia pada Jumat (11/7).
Sementara itu, China menegaskan tidak berniat memicu perang dagang dengan AS, namun tetap mempertahankan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dalam BRICS.
Di sisi lain, Indonesia, yang baru saja bergabung dengan BRICS, menunjukkan sikap tegas. Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mundur dari keanggotaan BRICS meski dihadapkan pada ancaman tarif.
“Kami tetap menjalin komunikasi dan negosiasi untuk memastikan kepentingan nasional terjaga,” ujarnya dalam konferensi pers pada Selasa (8/7).
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus memprioritaskan diversifikasi pasar ekspor untuk mengantisipasi dampak kebijakan AS.
Ancaman tarif Trump ini dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan dominasi dolar AS di tengah dorongan BRICS untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang tersebut. Sejumlah analis menilai, kebijakan ini dapat memperburuk ketegangan perdagangan global, terutama bagi negara-negara seperti Indonesia yang bergantung pada ekspor ke AS.
Direktur Riset Prasasti, Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa negosiasi tarif dengan AS memiliki risiko tinggi bagi neraca perdagangan Indonesia, meskipun ketergantungan ekspor ke AS relatif kecil.
Sementara itu, langkah Trump ini juga memicu spekulasi bahwa AS tengah khawatir kehilangan pengaruh ekonominya. “Ancaman yang diberikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada negara-negara anggota BRICS tidak lepas dari mulai menurunnya pengaruh AS,” tulisnya.
Dengan semakin kuatnya kerja sama ekonomi di antara negara-negara BRICS, termasuk rencana penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan, tekanan terhadap hegemoni ekonomi AS diprediksi akan semakin meningkat.
Indonesia, sebagai anggota baru BRICS, kini berada di persimpangan strategis. Pengamat hubungan internasional, Radityo Dharmaputra, menyoroti pentingnya diplomasi aktif untuk menjaga hubungan dengan AS tanpa mengorbankan keanggotaan BRICS.
“Indonesia perlu memastikan kepentingan ekonomi dan keamanannya tidak terganggu dalam proses bergabung dengan BRICS,” ujarnya. Diversifikasi pasar ekspor ke Eropa dan Asia, seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung, menjadi salah satu strategi untuk meredam dampak ancaman tarif AS
