Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta negara-negara yang menginginkan kursi permanen di Dewan Perdamaian (Board of Peace)—lembaga baru yang diinisiasi Trump—untuk menyumbang setidaknya US$1 miliar. Ketentuan tersebut tercantum dalam rancangan piagam dewan yang dikirimkan kepada para pemimpin dunia pada akhir pekan ini.
Dalam piagam yang disertakan bersama surat undangan resmi pada Jumat lalu, disebutkan bahwa negara penyumbang dana tunai minimal US$1 miliar akan memperoleh status anggota permanen, sekaligus dibebaskan dari masa jabatan standar tiga tahun. Skema ini secara efektif menciptakan struktur keanggotaan dua tingkat dalam lembaga tersebut.
Undangan Global, Ambisi Melampaui Gaza
Pemerintahan Trump disebut telah mengundang sekitar 60 negara untuk menjadi anggota pendiri Dewan Perdamaian. Sejumlah pemimpin dunia mengonfirmasi penerimaan undangan tersebut, termasuk Presiden Argentina Javier Milei, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, serta Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Mesir menyatakan masih mempertimbangkan undangan tersebut.
Melalui media sosial, Milei menyebut undangan itu sebagai sebuah “kehormatan” dan menegaskan bahwa Argentina berdiri bersama negara-negara yang menghadapi terorisme secara langsung. Sementara itu, pejabat senior Kanada menyebut Carney diperkirakan akan menerima undangan tersebut.
Isi surat undangan Trump mengindikasikan ambisi Dewan Perdamaian yang melampaui isu Gaza. Trump menyatakan badan ini akan “memulai pendekatan baru yang berani untuk menyelesaikan konflik global,” tanpa membatasi fokus pada satu kawasan tertentu.
Dewan Eksekutif Didominasi Tokoh Amerika
Gedung Putih juga mengumumkan susunan dewan eksekutif Dewan Perdamaian yang didominasi tokoh-tokoh Amerika Serikat. Nama-nama yang masuk antara lain Menteri Luar Negeri Marco Rubio, menantu Trump Jared Kushner, utusan khusus Steve Witkoff, Presiden World Bank Ajay Banga, serta CEO Apollo Global Management Marc Rowan. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menjadi satu-satunya anggota non-Amerika dalam dewan tersebut.
Struktur ini menuai kritik dari pengamat dan aktivis hak asasi manusia yang menilai Dewan Perdamaian berpotensi mencerminkan “pengaturan kolonial” versi baru. Rancangan piagam tersebut juga tidak secara eksplisit menyebut Gaza maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta menyinggung keberanian untuk meninggalkan institusi global yang dianggap “kerap gagal”.
Israel Keberatan, Pengumuman Resmi Menyusul
Pemerintah Israel menyampaikan keberatan pada Sabtu, dengan menyatakan bahwa rencana pembentukan Dewan Perdamaian tidak dikoordinasikan dengan Tel Aviv dan dinilai bertentangan dengan kebijakan Israel.
Pengumuman resmi mengenai keanggotaan lengkap Dewan Perdamaian dijadwalkan berlangsung pekan depan, bertepatan dengan pertemuan World Economic Forum di Davos.
