JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace), sebuah inisiatif baru yang dipimpin langsung oleh Trump guna mengawasi pemulihan dan rekonstruksi Jalur Gaza pascakonflik Israel–Hamas.
Langkah ini mengejutkan banyak pihak mengingat tingginya ketegangan antara Washington dan Moskow akibat perang di Ukraina yang masih berlangsung. Undangan tersebut dikirim melalui jalur diplomatik resmi dari Gedung Putih.
Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengonfirmasi penerimaan undangan tersebut. “Iya, memang, Presiden Putin telah menerima undangan melalui jalur diplomatik untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” kata Peskov, dikutip dari Sputnik, Selasa (20/1/2026).
Menurut Peskov, Rusia saat ini tengah mempelajari secara mendalam seluruh detail proposal Dewan Perdamaian Gaza tersebut. Moskow juga berharap dapat melakukan komunikasi langsung dengan pihak Amerika Serikat untuk mengklarifikasi berbagai aspek dan nuansa yang masih belum jelas.
Trump berencana menggelar upacara penandatanganan resmi pembentukan dewan tersebut pada 22 Januari 2026. Namun, pelaksanaan acara itu masih menunggu konfirmasi dari sejumlah pemimpin negara yang telah diundang.
Beberapa negara yang menerima undangan antara lain Mesir, Turki, Brasil, Norwegia, Maroko, Hongaria, Belanda, Slovenia, Inggris, Jerman, Yunani, Uzbekistan, dan Finlandia. Sejumlah laporan juga menyebutkan adanya undangan kepada negara lain seperti Belarus, Argentina, Kazakhstan, dan beberapa negara lainnya.
Bloomberg melaporkan bahwa sejumlah negara yang diundang menyuarakan harapan agar Amerika Serikat merevisi beberapa persyaratan keanggotaan yang tercantum dalam dokumen piagam dewan tersebut. Terdapat kekhawatiran bahwa mandat dewan ini bisa meluas, tidak hanya berfokus pada Gaza, bahkan berpotensi menjadi alternatif mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik global.
Inisiatif ini muncul di tengah implementasi fase kedua rencana perdamaian Gaza yang sebelumnya telah disetujui Dewan Keamanan PBB. Trump menargetkan dewan ini memainkan peran kunci dalam pengawasan rekonstruksi, penempatan pasukan internasional, serta upaya mewujudkan stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut.
Hingga kini, Gedung Putih belum merilis daftar anggota resmi final. Sementara itu, respons dari berbagai ibu kota dunia masih beragam, mulai dari penerimaan hingga sikap ragu dan permintaan klarifikasi lebih lanjut.
