JAKARTA – Türkiye menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk intervensi militer terhadap Iran dan menyerukan penyelesaian persoalan internal negara tersebut melalui jalur damai dan diplomatik.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Türkiye, Hakan Fidan, dalam pertemuan dengan jurnalis di Istanbul pada Kamis (15/1/2026), dilansir dari Anadolu. Ia menegaskan bahwa Ankara tidak mendukung “intervensi militer apa pun” terhadap Iran dan menilai bahwa tantangan yang dihadapi Teheran seharusnya diselesaikan secara internal.
Fidan menyoroti bahwa persoalan Iran memiliki dimensi internasional, terutama karena negara tersebut masih berada di bawah sanksi global. Ia juga menyebut telah mendorong mitra-mitranya di Iran untuk memperbaiki hubungan negara-negara kawasan.
“Iran harus menyelesaikan persoalan nuklir globalnya melalui diplomasi tanpa menyia-nyiakan peluang apa pun, agar masalah struktural yang menyebabkan kesulitan ekonomi bisa diatasi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa isolasi internasional berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Iran, yang menurutnya merupakan populasi besar dan dinamis dengan keinginan kuat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
“Ketika masyarakat seperti itu kehilangan berbagai kesempatan, maka masalah-masalah seperti ini muncul,” kata Fidan.
Ia juga menilai bahwa sering terjadi kekeliruan dalam membaca situasi di Iran, di mana kesulitan ekonomi dan sosial kerap disalahartikan sebagai pemberontakan ideologis terhadap pemerintahan.
“Yang sering disalahartikan adalah bahwa kesulitan akibat masalah ekonomi dan faktor lain terlihat seperti pemberontakan ideologis terhadap pemerintahan. Padahal, pada kenyataannya ini berada di wilayah abu-abu,” ujarnya.
Fidan menambahkan bahwa tidak ada kondisi yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara bermusuhan untuk menggulingkan pemerintahan Iran. Namun, ia mengakui bahwa kesulitan ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan internal dan ketidakmampuan dalam mengatasinya telah memicu persoalan serius.
“Kami tidak ingin melihat adanya intervensi di sini. Sejauh yang kami amati dari kebijakan Presiden AS, Donald Trump, sejauh ini belum terlihat preferensi kuat untuk penggunaan pasukan darat,” pungkasnya.
