JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menilai uang Rp13,2 triliun hasil sitaan Kejaksaan Agung bisa menghidupi jutaan rakyat.
Dana yang dikembalikan ke Kementerian Keuangan itu dinilai bisa dialokasikan membangun ratusan kampung nelayan.
“Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” kata Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Presiden Prabowo menilai selama ini nelayan kurang diperhatikan dan berkomitmen memperbaiki desa mereka dengan fasilitas modern.
Ia menargetkan 1.100 kampung nelayan akan dibangun hingga 2026 dengan anggaran Rp22 miliar untuk tiap desa.
“Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi, kalau dengan istri dan anak tiga, itu 5.000 per desa.”
Prabowo menghitung 1.000 kampung bisa menampung 5 juta rakyat hidup layak dari proyek kampung nelayan modern.
Ia menyampaikan terima kasih pada Kejaksaan Agung atas penyelamatan uang negara yang kini bisa dimanfaatkan rakyat.
Namun Prabowo mengingatkan masih banyak pekerjaan besar dalam pemberantasan penyelundupan dan praktik korup.
Ia mencontohkan penyelundupan timah di Bangka Belitung yang rugikan negara hingga Rp40 triliun setiap tahunnya.
“Itu kerugiannya juga cukup besar, diperkirakan Rp40 triliun setahun. Dan ini sudah berjalan hampir 20 tahun.”
Prabowo menegaskan harta hasil penindasan rakyat adalah haram dan akan membawa kesengsaraan bagi pelakunya.
“Saya sudah melihat terlalu banyak ya pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak,” ucap Presiden.
Ia juga menasihati pengusaha agar tidak serakah dan tidak menipu bangsa besar seperti Indonesia secara terus-menerus.
“Ya, saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis. Masih kuat dan kita bertekad menegakkan kedaulatan.”
Presiden juga mengingatkan aparat hukum untuk tidak kriminalisasi rakyat dan menjaga integritas di setiap wilayah.
“Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah saya dapat laporan, ada juga praktik-praktik yang mungkin tidak benar.”
Prabowo menegaskan hukum harus berpihak pada rakyat kecil dan tidak boleh menjadi alat kepentingan tertentu.
Ia menutup dengan komitmen menjaga kedaulatan dan menyalurkan uang negara bagi kesejahteraan masyarakat.***
