SUMUT – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, mengecam keras tindakan petugas Satpol PP yang menarik paksa pengamen disabilitas, Hendra Harefa (39), dalam razia di kawasan Jalan Sutomo, Jumat (13/6). Insiden yang terekam dalam video viral ini memicu kemarahan publik, dengan Silalahi menjanjikan sanksi tegas kepada petugas terlibat dan dukungan jangka panjang bagi Hendra.
Dalam sebuah video yang beredar luas, Hendra, yang merupakan pengamen disabilitas, terlihat diseret hingga terjatuh oleh petugas Satpol PP pada Jumat (13/6). Momen tersebut menggambarkan Hendra, yang tengah berjuang melepaskan diri sambil tongkat penyangganya tergeletak di trotoar. Kejadian ini menuai kecaman dari netizen yang menilai petugas tidak menunjukkan empati.
Wali Kota Siantar Minta Maaf dan Janji Sanksi
Wali Kota Wesly Silalahi segera merespons kejadian ini dengan meminta maaf kepada Hendra. “Dari lubuk hati yang paling dalam, saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Pematangsiantar memohon maaf kepada Bapak Hendra Harefa atas kejadian tersebut,” ujar Wesly dalam pernyataannya.
Wesly juga menegaskan bahwa petugas yang terlibat dalam kejadian ini akan mendapatkan sanksi. “Dia akan menjadi tukang pijat, dan Pemko Siantar akan mendukungnya untuk membeli peralatan pijat,” ucap Wesly. Sanksi ini, menurut Wesly, bertujuan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Pemkot Siantar juga segera mengundang Hendra ke rumah dinas wali kota untuk berdialog. Dalam pertemuan tersebut, Hendra menyatakan keinginannya untuk beralih profesi menjadi tukang pijat, dan Pemkot berjanji memberikan bantuan berupa peralatan pijat.
Razia yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan bagian dari upaya penertiban pengamen dan pedagang kaki lima di sekitar Jalan Sutomo. Namun, pendekatan yang tidak sensitif terhadap penyandang disabilitas menimbulkan pertanyaan terkait pelatihan petugas dalam menangani kelompok rentan seperti Hendra.
Langkah Pemkot Siantar ke Depan
Sebagai langkah jangka panjang, Pemkot Siantar berkomitmen untuk memperbaiki pendekatan penertiban agar lebih humanis. Wali Kota Wesly Silalahi menekankan pentingnya pelatihan bagi petugas Satpol PP agar mereka bisa lebih peka terhadap hak-hak penyandang disabilitas. “Kami ingin memastikan semua warga, termasuk penyandang disabilitas, diperlakukan dengan adil dan penuh martabat,” katanya.
Kasus ini juga menjadi peringatan bagi pemerintah daerah lainnya untuk mengevaluasi prosedur penertiban mereka. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap hak-hak kelompok rentan, diharapkan konflik serupa dapat dicegah di masa depan.
