Wacana “war ticket” haji tengah menjadi bola panas di tengah masyarakat. Menanggapi riuh rendah tersebut, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan persepsi publik. Skema ini rupanya bukan sekadar “siapa cepat dia dapat” biasa, melainkan strategi besar untuk menyambut lonjakan kuota dari Arab Saudi di masa depan.
Istilah “war ticket” yang biasanya identik dengan konser musik, kini masuk ke ranah penyelenggaraan ibadah haji. Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa skema ini barulah sebatas wacana jangka panjang untuk mengantisipasi visi Arab Saudi tahun 2030 yang berencana menampung hingga 5 juta jemaah dunia.
“Jika Arab Saudi menampung 5 juta orang, kuota Indonesia bisa melonjak dari 221.000 menjadi 500.000 jemaah. Ini kenaikan lebih dari 150 persen,” ujar Dahnil di Asrama Haji Tangerang, Jumat (10/4/2026).
Dilema Subsidi Triliunan Rupiah
Dahnil membeberkan alasan logis mengapa sistem pendaftaran biasa mungkin harus didampingi skema baru. Saat ini, subsidi negara untuk jemaah haji reguler sudah menyentuh angka Rp18,2 triliun.
Jika kuota membengkak menjadi 500.000 orang, dana yang dibutuhkan untuk menambal biaya haji bisa meroket hingga lebih dari Rp40 triliun. “Keuangan haji kita kemungkinan tidak akan sanggup meng-cover angka sebesar itu,” jelasnya.
Bagi masyarakat yang sudah mengantre lama, Dahnil meminta agar tidak perlu cemas. Skema “war ticket” ini dirancang untuk kuota tambahan di luar kuota reguler. Artinya, hak jemaah yang sudah menunggu puluhan tahun tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
“Ini adalah wacana sesuai perintah Presiden untuk mencari jalan keluar agar tidak ada lagi antrean yang terlalu panjang,” tambah Dahnil.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf sempat menyinggung kerinduan pada sistem lama sebelum adanya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kala itu, antrean tidak menjadi momok menakutkan karena sistemnya lebih lugas: pemerintah mengumumkan biaya, membuka pendaftaran, dan siapa yang membayar bisa langsung berangkat.
“Semacam war ticket. Gagasan ini muncul sebagai alternatif untuk mengatur keberangkatan tanpa harus terjebak antrean puluhan tahun,” ungkap Irfan pada Rabu (8/4).
