JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi membuka peluang kenaikan tarif layanan TransJakarta, yang selama dua dekade terakhir tak kunjung berubah. Langkah ini diambil di tengah tekanan anggaran akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp16 triliun mulai tahun anggaran 2026, termasuk dana bagi hasil (DBH).
Kajian terbaru dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menunjukkan, masyarakat ibu kota sudah memiliki kemampuan ekonomi untuk menanggung tarif lebih tinggi, minimal di atas Rp3.500 per perjalanan. Kenaikan ini dianggap krusial untuk meringankan beban subsidi Pemprov DKI yang kian membengkak. Saat ini, subsidi tahunan untuk TransJakarta mencapai Rp4,2 triliun, dengan rata-rata 1,2 juta penumpang harian.
Berdasarkan analisis DTKJ tahun 2023, biaya operasional riil per penumpang sebenarnya Rp15.000, sementara tarif flat yang diterapkan hanya Rp3.500—menyisakan subsidi Rp11.500 per orang. Kondisi ini semakin pelik karena tarif transportasi umum di wilayah penyangga Jakarta, seperti Bekasi atau Tangerang, sudah berkisar Rp5.000.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, menegaskan bahwa wacana ini sudah bergulir sejak dua tahun terakhir dan sepenuhnya didukung data empiris. “Jadi kemampuan bayar dari warga Jakarta dan keinginan bayar berapa, itu ternyata memang mereka sudah (dikaji). Kalau melihat dari kajian, masyarakat Jakarta sudah mampu untuk membayar lebih dari Rp3.500,” ujarnya.
Taufik menambahkan, stagnasi tarif selama 20 tahun tak sejalan dengan inflasi biaya operasional, termasuk bahan bakar dan pemeliharaan armada. “Jadi gambarannya kalau seorang penduduk Jakarta naik TransJakarta, penumpang naik TransJakarta, itu harusnya dia bayarnya Rp15 ribu supaya tertutup gitu ya, kan ya? Tapi karena bayarnya Rp3.500, jadi yang Rp11.500 itu disubsidi oleh Pemprov Jakarta untuk supaya bisa beroperasi,” lanjutnya, merujuk kajian DTKJ 2023.
Kebijakan ini diharapkan tak hanya menjaga keberlanjutan layanan transportasi massal terbesar di Asia Tenggara, tapi juga mendorong efisiensi anggaran daerah. Pemprov DKI menekankan, kenaikan akan dirancang bertahap dengan mempertimbangkan aksesibilitas bagi kelompok rentan, seperti pelajar dan lansia, melalui subsidi targeted.
Sementara itu, para pakar transportasi menyambut baik langkah ini sebagai momentum reformasi, meski meminta transparansi dalam mekanisme penyesuaian tarif agar tetap pro-rakyat. Dengan 1,2 juta penumpang harian, TransJakarta bukan hanya tulang punggung mobilitas urban Jakarta, tapi juga penopang ekonomi kota dengan kontribusi Rp50 triliun per tahun melalui pengurangan kemacetan.
Pemangkasan TKD dari pusat, yang mencapai Rp16 triliun, menjadi pemicu utama, memaksa Pemprov mencari sumber pendapatan alternatif tanpa mengorbankan kualitas layanan. Pemprov DKI berjanji akan melibatkan publik dalam diskusi lanjutan, termasuk melalui audiensi dengan DPRD dan komunitas pengguna.
